Solok Selatan Ingin Buka Jalur Baru Pendakian Gunung Kerinci

PEMERINTAH Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, ingin membuka jalur baru pendakian Gunung Kerinci dengan waktu tempuh lebih cepat.

"Setiap tahun sekitar 15 ribu wisatawan berkunjung ke Gunung Kerinci dan kami ingin membuka jalur baru dari Solok Selatan dengan waktu tempuh lebih cepat sekitar 6-8 jam," kata Bupati Solok Selatan, Khairunas, di Padang Aro, Jumat (26/8).

Dia berharap, usulan dari Pemkab Solok Selatan bisa diproses segera oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Kepala Dinas Pariwisata Solok Selatan Mardiana mengatakan, sebetulnya dari kabupaten itu sudah ada jalur pendakian gunung api tertinggi itu
tetapi terlalu jauh sehingga diusulkan jalur baru yang lebih cepat.

"Jalur baru yang diusulkan melalui Camintoran dan pendaki mulai start di ketinggian 1.200 mdpl sehingga bisa cepat sampai puncak," ujarnya.

Sedangkan untuk menuju Camintoran, katanya, para pendaki bisa menggunakan motor trail.

Dia menjelaskan, proposal usulan jalur baru ini sudah diberikan ke Balai Besar TNKS dan pihaknya diminta memaparkannya terlebih dahulu sebelum dilakukan survei.

Pemkab Solok Selatan katanya, juga sudah menyiapkan dana untuk survei jalur baru ini tetapi untuk masuk TNKS tentu butuh izin.

Saat ini telah ada jalur pendakian gunung dengan ketinggian 3.805 mpl ini yang melalui Solok Selatan dengan pintu masuk di Bangun Rejo. Namun memiliki trek yang cukup panjang yang memakan waktu mencapai empat hari untuk sampai ke puncak Gunung Kerinci.

Kepala Balai Besar TNKS Haidir mengatakan usulan jalur baru pendakian Gunung Kerinci oleh Solok Selatan akan dilakukan kajian kalau memang lebih efektif dari sisi waktu akan dipilih yang baru.

"Kami akan lakukan kajian kalau yang lama kan empat hari perjalanan dan kalau yang baru lebih efektif akan ditetapkan ini," ujarnya.

Sedangkan nanti pada jalur baru ini ada yang berada di luar zona pemanfaatan akan dilakukan review zonasi untuk membuat jalur pendakian.

"Jalur pendakian harus berada di zona pemanfaatan jadi kalau ada yang di luar itu harus dilakukan review zonasi," ujarnya. (Ant/OL-16)