Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia ke-77, salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, masih terisolir karena akses jalan yang sangat sulit. Untuk tiba di Kecamatan Rampi dari ibu kota kabupaten, butuh waktu dua hari dengan menggunakan motor, padahal jaraknya hanya 84 kilometer.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Selatan pun tidak tinggal diam. Mereka ingin masyarakat Rampi tidak lagi terisolir. Memberi kemerdekaan pada masyarakat untuk mengakses jalan yang layak.
Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse mengungkapkan, pembukaan akses jalan dari Masamba ke Rampi, Luwu Utara sudah mereka lakukan sejak tiga bulan lalu. Dan butuh waktu sebulan lagi untuk bisa diselesaikan.
Baca juga : Menangi Pemilu 2024 di Sulsel, NasDem Patahkan Dominasi Golkar
"Pembukaan jalur menuju wilayah Rampi yang terisolasi masih tersisa lima kilometer dan itu ditarget rampung satu bulan ke depan. Dengan sisa sekian tersebut paling tidak sudah bisa tembus sampai Rampi," ungkap Rusdi.
Alat berat dikirim ke sana sejak tiga bulan lalu untuk mencoba membuka ruas jalan menuju Rampi, kendati banyak pihak yang mengatakan, apa yang dilakukan NasDem itu mustahil.
"Tapi saya bilang kita tidak tahu kalau kita tidak coba. Mau berhasil atau tidak, kirim alat berat baru kita lihat siapa yang betul, siapa yang salah dan siapa yang perhatian," tukas mantan Bupati Sidrap dua periode itu.
Baca juga : Anies dan Surya Paloh akan Hadiri Konsolidasi Akbar NasDem Sulsel
Bagi Rusdi, pengerjaan jalan menuju Rampi karena Partai NasDem punya nurani, ketulusan, dan keikhlasan, untuk membantu siapa saja, bukan hanya sekedar untuk cari simpati mendulang suara, karena tanpa itu pun, suara NasDem di Sulsel bisa diperhitungkan.
Sementara itu, warga Rampi yang juga anggota Fraksi NasDem DPRD Luwu Utara, Haeruddin Yusuf mengungkapkan jika jalan menuju Rampi merupakan jalan rintisan peninggalan zaman pendudukan Belanda.
Karena medannya yang kurang bagus, praktis setelah Indonesia merdeka, tidak ada pembangunan jalan di daerah itu. "Jadi baru NasDem yang menyentuh setelah Belanda. Dan informasi sejarah soal akses jalan Rampi didapatkan dari pekerja yang dilibatkan selama pengerjaan, nama jalannya yaitu Jalan Belanda," ungkapnya. (LN/OL-09)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Tanggap Darurat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved