Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Maluku menyarankan tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bisa duduk bersama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan bentrok antara warga Ohoidertutu dan Ohoiren yang terjadi, Sabtu (24/7) lalu.
"Untuk persoalan yang terjadi di Kabupaten Malra, sebagai wakil rakyat jujur saja, saya merasa sangat prihatin, karena sudah merenggut korban jiwa. Untuk itu, saya imbau tokoh masyarakat bersama tokoh adat serta warga dapat mencari solusi terbaik, untuk mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi,” saran Anggota DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuanakota/Tethool, Selasa (26/7).
Bukan saja saran, dia juga meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri bisa segera menyelesaikan persoalan yang terjadi, sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk tegas, bijak adil berdiri ditengah, dan melerai kedua belah pihak yang merupakan saudara kami, baik Ohoiren maupun Ohoidertutu," tegasnya.
Baca juga : Bea Cukai Bengkulu Sita Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal
Saudah juga meminta, agar falsafah hidup masyarakat Evav diutamakan, jangan mengedepankan emosi yang melampaui akal sehat.
“Ain ni ain, ain fangnan ain” Yang artinya, kita adalah satu, kita adalah keluarga, mari kita sama-sama menahan diri agar situasi bisa lebih kondusif,” pinta Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru ini.
Untuk diketahui, saat ini puluhan petugas keamanan berada di ruas jalan Ohoiren, yang merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan rincian, 20 anggota Polres Malra, 20 personel Brimob, dan 15 personel Kodim Kei Kecil.
Berdasarkan informasi yang diterima, kondisi Kamtibmas di wilayah tersebut hingga saat ini aman terkendali, walaupun sebagian besar warga Ohoi Ohoiren mengungsi ke Ohoi (desa) sekitar, yakni Ohoi Ohoira dan Wab. (RO/OL-7)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Bagi warga negara ganda AS-Iran, kedutaan menegaskan bahwa mereka harus menggunakan paspor Iran untuk keluar dari negara tersebut.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12) malam.
ENAM orang saksi diperiksa soal kerusuhan dan pengeroyokan di Kalibata yang membuat dua orang penagih utang atau mata elang tewas, Kamis (11/12) malam.
Reno Syahputra diduga meninggal karena menjadi korban kebakaran saat kerusuhan di Kwitang dan akan dimakamkan di Surabaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved