Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp114 miliar untuk membiayai perbaikan tiga ruas jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Karo. Dua di antaranya adalah jalan penghubung ke kawasan wisata Berastagi.
"Perbaikan jalan akan dibiayai APBD provinsi senilai total sekitar Rp114,8 miliar dengan skema pembiayaan multiyears" ungkap Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sumut Bambang Pardede, Jumat (22/7).
Dia menjelaskan, pemprov akan memperbaiki ruas jalan dari Simpang Tongkoh ke Simpang Sinaman sejauh lima kilometer dan jalan alternatif Medan-Berastagi sejauh 12,67 kilometer. Kedua ruas jalan yang akan diperbaiki ini termasuk akses penghubung ke kawasan-kawasan wisata di Kecamatan Berastagi, Karo.
Dengan anggaran sebesar itu pemprov juga akan memperbaiki ruas jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Desa Kuta Rakyat di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, dengan perbatasan Kabupaten Langkat. Drainase jalan provinsi sepanjang empat kilometer juga akan dibangun dengan anggaran tersebut.
Adapun perbaikan ketiga ruas jalan itu menjadi prioritas karena menunjang distribusi pertanian dan pariwisata di Sumut. Pemprov berupaya agar distribusi komoditas pertanian dan mobilitas wisatawan diperlancar dengan perbaikan jalan ini.
Proyek di Karo merupakan bagian dari proyek pembangunan dan perbaikan jalan berbiaya total Rp2,7 triliun yang berjalan mulai tahun ini. Pada akhir 2022 anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp500 miliar, akhir 2023 sebesar Rp1,5 triliun dan akhir 2024 sebesar Rp700 miliar.
Adapun pekerjaan proyek adalah memperbaiki jalan rusak sepanjang total 200 kilometer dan pengaspalan jalan sepanjang total 250 kilometer. Pembangunan drainase sepanjang total 71 kilometer juga akan dikerjakan, dengan waktu penyelesaian seluruh proyek pada akhir 2023.
Proyek ini, menurut dia, sudah mendesak karena panjang jalan provinsi yang mengalami kerusakan sudah mencapai total 580 kilometer. Kebutuhan anggaran hanya mampu dialokasikan pemprov sebesar Rp2,7 triliun sehingga cuma 450 kilometer yang dapat dibayai atau 81% dari panjang jalan yang rusak.
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah provinsi membuat tiga skala prioritas. Perbaikan diprioritaskan pada jalan strategis pariwisata unggulan, jalan penunjang prioritas nasional serta berdasarkan usulan kepala daerah.
Adapun jalan-jalan yang akan mendapat perbaikan dan peningkatan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumut, kecuali Labuhanbatu Selatan (Labusel). Hal itu karena tidak ada wilayah di Kabupaten Labusel yang dilintasi jalan provinsi. (OL-15)
Perbaikan ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya strategis untuk meminimalisasi risiko kecelakaan dan hambatan logistik.
Dari beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki tahun ini, rencananya akan diintervensi Pemprov Jawa Barat.
Perbaikan dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
KESELAMATAN transportasi hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan jalan yang aman bagi semua pengguna.
Perbaikan difokuskan pada ruas Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis, yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam pada 25 November 2025 lalu.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatta Barat (Sumbar), Rabu (28/1).
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.Â
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved