MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan wacana tiket terusan seharga Rp3.750.000 bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang berlaku selama satu tahun, masih dalam tahap pembahasan.
Ia menuturkan wacana ini merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan dari aspek konservasi lingkungan di Taman Nasional Komodo.
"Terkait wacana tiket terusan Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,7 juta per tahun masih wacana," kata Sandiaga dalam keterangan resmi, Selasa (5/7).
Baca juga: Pengunjung Pulau Komodo akan Dibatasi demi Kelestarian Ekosistem
Selain mengutamakan nilai-nilai konservasi dan keberlanjutan lingkungan, wacana itu juga mempertimbangkan beban sementara atau carrying capacity pengunjung yang berwisata ke Komodo.
"Kita harus mengutamakan konservasi, bagaimana menjaga keberlanjutan dari Taman Nasional Komodo ini berarti harus ada pembatasan dari kunjungan wisatawan," kata Sandiaga.
Ia mengaku akan terus berkoordinasi lintas kementerian/lembaga terkait untuk membantu proses pengambilan keputusan kajian tersebut
Kemenparekraf bersama kementerian/lembaga, dikatakannya, akan maksimal mengembangkan destinasi-destinasi lain yang ada di Labuan Bajo sehingga kunjungan wisatawan dapat tersebar ke destinasi-destinasi lain.
Seperti Waerebo, yang merupakan salah satu desa wisata terbaik juga wisata kuliner yang sangat menarik di salah satu destinasi super prioritas itu.
Apalagi, sambung Sandiaga, Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah berbagai event berskala dunia, termasuk ASEAN Summit 2023.
"Presiden juga akan meresmikan waterfront yang akan punya satu daya tarik unik yaitu menatap matahari terbenam tanpa harus pergi ke Taman Nasional Komodo. Ini jadi destinasi alternatif," tutur Menparekraf.
Ia optimistis dengan potensi alam dan budaya serta ekonomi kreatif yang dimiliki Labuan Bajo, apapun keputusan yang diambil nantinya, Labuan Bajo akan tetap menjadi destinasi liburan yang menghadirkan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur secara khusus. (OL-1)
