PMK Meluas di Klaten, 664 Sapi Dinyatakan Suspek

PENULARAN penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan yang sangat cepat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan peternak, pedagang, dan masyarakat. Hewan ternak sapi yang suspek PMK di daerah itu terus bertambah.

Hingga saat ini sapi suspek PMK mencapai 664 ekor. Sapi itu tersebar di 13 dari 26 kecamatan di Klaten. Hal itu diungkapkan Bupati Sri Mulyani dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Yoga Hardaya saat menerima kunjungan Komisi IV DPR di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (16/6).

Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Klaten dalam rangka penanganan PMK dan pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mi soun di Desa Daleman, Kecamatan Tulung. Turut dalam rombongan Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erma Rini antara lain Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Sri Mulyani mengatakan, berbagai upaya untuk mengantisipasi dan pencegahan persebaran virus PMK telah dilakukan, antara lain sosialisasi kepada masyarakat termasuk pedagang hewan ternak. Bahkan, untuk pencegahan penularan hewan ternak, seluruh tujuh pasar hewan di Klaten ditutup 14 hari mulai 25 Mei sampai 7 Juni 2022 dan diperpanjang lagi mulai 8 Juni sampai 21 Juni 2022.

"Penanganan kasus suspek PMK menjadi tugas kita bersama, mengingat Hari Raya Idul Adha kini semakin dekat. Harapannya, hewan kurban dalam keadaan sehat," kata Bupati Klaten.

Terkait pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mi soun di Tulung, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada 2015 ada rencana bantuan dari Denmark untuk mengatasi pencemaran terebut. Saat itu, dKedubes Denmark di Jakarta datang ke Daleman, Tulung, menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mie soun dengan nilai Rp17 miliar.

Baca juga: Ratusan Rumah Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Poso

Pada 2017 dimulai pembangunan IPAL itu dan pemasangan pipa instalasi biogas ke 600 rumah warga. Namun, pada 2019 berhenti dan mangkrak saat ini. "Kami memohon kepada pimpinan Komisi IV DPR untuk bisa membantu mengomunikasikan dengan Kedubes Denmark di Jakarta, agar pembangunan IPAL di Desa Daleman bisa segera dilanjutkan," pinta Sri Mulyani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengatakan kunjungan spesifik ini untuk mengetahui perkembangan PMK dan pencemaran air akibat pengolahan limbah mie soun di Klaten. "PMK perlu tindakan penanganan yang strategis sehingga tidak meluas. Jika tidak ditangani secara optimal, peternak kecil menjadi korban. Kasihan, apalagi ini sudah mendekati Iduladha," ujarnya.

Ia menanggapi pembangunan IPAL yang mangkrak di Desa Daleman, Tulung. Masalah itu akan dilihat bersama Dinas LHK. (OL-14)