Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
LEMBAGA Masyarakat Adat (LMA) kabupaten Biak Numfor mendukung rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua LMA Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara, kepada awak media bahwa masyarakat adat Saireri khususnya Biak Numfor sangat mendukung DOB serta otonomi khusus (Otsus) Jilid II karena masyarakat menginginkan kesejahteraan.
“Kami dukung karena itu keinginan dari masyarakat bahwa mereka ingin kesejahteraan,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (11/6)
Baca juga : Bentuk 3 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Jangan Lupakan Warga Lokal
Dukungan tersebut tak hanya dari masyarakat di Kabupaten Biak Numfor melainkan dari lima kabupaten yang tergabung dalam wilayah adat Saireri yakni kabupaten Supiori, kabupaten Yapen, kabupaten Waropen, kabupaten Nabire dan kabupaten Biak Numfor.
“Masyarakat menginginkan juga pemekaran kabupaten baru di Saireri, yaitu Kabupaten Pulau Numfor Yapen, kabupaten Napa Swandiwe Biak Barat, lalu kabupaten Yapen Timur dan Yabaru, dan dari Waropen juga ada,” ujar David.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan LMA Biak Numfor, Drs. Marthinus Randongkir berharap pihak-pihak yang menolak program pemerintah termasuk DOB dan Otsus Jilid II harus berpikir jernih dan mau menerima program tersebut.
Baca juga : Kemendagri Kebut Pembahasan Daftar Pemilih di Provinsi Baru Wilayah Papua
“Kami harap, mari kita sama-sama saling menunjang, saling menopang untuk berdirinya provinsi baru," katanya.
"Utamanya juga pemekaran diwilayah Seireri. Biak bisa dijadikan kota dan bisa bergeser lagi pemekaran dibeberapa wilayah. Kami sangat mendukung pemekaran provinsi Papua Utara,” harap Marthinus..
Menurutnya, masyarakat harusnya mendukung DOB dan Otsus Jilid II karena tujuannya baik.
Baca juga : IKBP Minta Pemerintah Pusat Percepat Bentuk Provinsi Baru di Papua
“Tujuan pemekaran itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan yang ada. dan untuk masyatakat sejahtera,” pungkas Marthinus. (*)
Tim Teknis Gabungan Indonesia dan Jepang berhasil mengumpulkan 9 kerangka manusia yang diduga kuat sebagai tentara Jepang yang gugur pada Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor,
Kepolisian mengklaim Pemilu di Kabupaten Biak Numfor, Papua, berlangsung aman.
Pasalnya setahun belakangan, aktivitas mereka terganggu dengan hadirnya ratusan kapal jaring berukuran besar yang beroperasi melewati wilayah tangkapan mereka.
Nilai ekonomi para nelayan yang saat ini berkisar Rp1,4 miliar per tahun diproyeksikan bakal meningkat menjadi Rp14,89 miliar per tahunnya.
"Sangat rindu bisa kembali ke Papua. Saya sudah sepakat dengan manajer PSBS untuk perkuat PSBS dengan status pinjaman," ujar Beto.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved