Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTA Banjarmasin, Kalimantan Selatan kini memiliki rumah keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagai wadah menyelesaikan perkara pidana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Rumah keadilan restoratif juga akan dibangun di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Rumah keadilan restoratif ini diresmikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Mukri, awal pekan lalu, di aula Kecamatan Banjarmasin Selatan. "Rumah restorative justice dibuat untuk memberikan sarana kepada masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan saat berhadapan dengan hukum yang bisa diselesaikan sebelum ke pengadilan," kata Ibnu Sina, Kamis(2/6).
Pemkot Banjarmasin menyambut baik pembuatan rumah restorative justice yang diharapkan bisa membantu penyelesaian masalah hukum di masyarakat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Mukri mengatakan rumah restorative justice akan dibangun di kecamatan lain di Kota Banjarmasin dan daerah lain di Kalsel. "Muaranya agar dapat terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum dengan lebih mengedepankan keadilan," ujar Mukri.
Tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan menyeluruh bagi masyarakat. Di dalam rumah keadilan restoratif ini, Jaksa akan melakukan mediasi disaksikan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama setempat (mediasi panel).
Apabila dilakukan dengan benar, proses ini dipercaya dapat merehabilitasi perilaku pelaku, meningkatkan pencegahan tindak pidana dan kesadaran akan pentingnya norma yang dilanggar. Memungkinkan pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi atau restitusi.
Kejaksaan Agung membentuk rumah restorative justice di seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri, sebagai wadah menyelesaikan perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, restorative justice hanya untuk perkara yang ancaman pidana di bawah 5 tahun. (OL-15)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif
Pakar hukum menilai 2026 menjadi tahun pembuktian transformasi hukum Indonesia dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru serta reformasi regulasi digital.
Kejagung telah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum yang berlandaskan nurani.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa menurut rencana, rapat perdana pembahasan RUU KUHAP akan digelar pada Selasa (8/7/) besok siang.
Melalui keadilan restoratif akan tercipta lingkungan yg berkeadilan dan harmonis.
Terdapat semangat baru melalui program akselerasi. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus adalah ketahanan pangan yang berbasis pada kegiatan pembinaan di Pemasyarakatan.
SP3 dalam perkara Eggi Sudjana harus dibaca dalam kerangka perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang kini lebih menekankan penyelesaian perkara secara proporsional.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembahasan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dan pemerintah daerah terkait penguatan program Restorative Justice
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan praktik restorative justice di Aceh menjadi contoh penerapan keadilan berbasis nilai lokal yang dapat menjadi inspirasi RUU KUHAP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved