Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang di sejumlah pasar di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (26/5).
Setidaknya, terdapat empat pasar yang dikunjungi kepala negara yaitu Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, dan Pasar Harjodaksino.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para pelaku usaha mikro dan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung.
"Bantuan untuk pedagang, UMKM, untuk PKL di Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, dan juga Pasar Harjodaksino ini sebagai tambahan modal untuk mendorong ekonomi pulih kembali," ujar Jokowi di Pasar Mojosongo, Surakarta Jawa Tengah.
Selain memberi bantuan, presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga sempat berbelanja telur asin, buah-buahan, serta alat-alat masak seperti centong nasi dan juga sutil.
Aminah, seorang pedagang di Pasar Harjodaksino, pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan pemerintah. Ia menyebut bantuan itu akan digunakan untuk menambah modal usahanya.
“Senang, buat modal. Terima kasih atas perhatian Pak Presiden kepada rakyat,” ucap Aminah.
Hal serupa disampaikan Rubina yang menjajakkan jajanan manis di Pasar Gede. Ia mengaku akan memanfaatkan dana pemberian itu untuk membayar sewa rumah dan menambah dagangan.
"Matur nuwun. Bantuannya buat menambah dagangan, bayar kontrakan, terus menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Matur nuwun sanget," tutur Rubina.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada kunjungan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Pemanfaatan teknologi imersif dalam layanan kepustakaan merupakan terobosan penting yang jarang dilakukan oleh institusi publik.
Polemik dualisme Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terus memanas.
Mahasiswa UNS diperkenalkan pada dasar-dasar layanan pinjaman daring (pindar), termasuk peran teknologi dalam menjembatani akses keuangan yang lebih cepat dan tepat guna.
Presiden Prabowo Subianto memilih Alila Solo sebagai tempat menginap saat menghadiri agenda peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Surakarta.
Beasiswa RMR adalah program bantuan pendidikan untuk mahasiswa aktif semester 5 ke atas yang berdomisili dan memiliki KTP Surakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved