Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
GURU agama Hindu yang saat ini masih berstatus honerer mengusulkan agar bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan melalui perwakilan Asosiasi Profesi Perkumpulan Acharya Hindu Nusantara (Pandu Nusa) kepada Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (6/4).
Pada kesempatan itu Wakil Ketua Umum Pandu Nusa, Komang Edi Putra mengharapkan seratusan tenaga guru agama Hindu yang saat ini berstatus sebagai tenaga honorer agar bisa berstatus sebagai CPNS dan PPPK.
''Kami mengusulkan kepada Pemkot Denpasar terkait formasi CPNS dan PPPK guru Agama agar dapat direalisasikan untuk mengakomodasi 106 guru agama Hindu yang saat ini masih berstatus honorer di Kota Denpasar,'' harap Edi Putra.
Saat ini ada 106 tenaga guru agama Hindu yang berstatus honorer, seperti honorer sekolah, ada honorer yang dibiayai dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan APBD atau Kontrak Daerah. Hal ini dinilai belum maksimal karena idealnya masing- masing sekolah di Kota Denpasar memiliki dua guru agama Hindu untuk mengajar tiga jam pelajaran yang tersedia.
''Keberadaan guru agama Hindu yang lebih tertata secara kompetensi untuk mendukung pendidikan karakter generasi muda sesuai butir butir pada Pancasila khususnya sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang nantinya akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas,'' ujarnya.
Terkait aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar, Wayan Sudiana mengatakan akan berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait, untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pengangkatan tenaga guru honorer menjadi CPNS dan PPPK.
''Tentunya Pemerintah Kota Denpasar terus memaksimalkan program peningkatan kompetensi baik itu bagi guru, atau pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk menciptakan pelayanan masyarakat dan tatanan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan motto Vasudhaiva Kutumbakam,'' kata Arya Wibawa. (RS/OL-10)
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Pentingnya komitmen negara untuk hadir dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik yang merupakan kunci bagi kemajuan bangsa.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved