DAERAH Istimewa Yogyakarta, Jabar, dan Jatim dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi sebagai basis proyek percontohan program pengentasan kemiskinan.
Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur Dan Masyarakat, Kementerian PANRB Agus Uji Hantara mengungkapkan, pemilihan daerah untuk dijadikan pilot project harus memiliki regulasi dan kebijakan yang baik, SDM yang mumpuni dan profesional, tatakelola kelembagaan yang baik, serta tatakelola akuntabilitas yang juga baik.
"Tema kemiskinan ini kan merupakan arahan khusus presiden dan wakil presiden," kata dia pada acara Pendalaman Pelaksanaan RB Tematik Piloting Project Kemenpan RB di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Kompleksitasnya juga cukup tinggi, dampaknya nyata di masyarakat, dan banyak instansi pemerintah yang terlibat.
Oleh karena itu, pihaknya menjadikan isu kemiskinan ini menjadi hal urgent yang harus dipecahkan.
Baca juga : Gandeng Gereja, BINDA DIY Gencarkan Vaksinasi Jelang Ramadan
"DIY, Jatim, dan Jabar untuk memegang pilot project ini," ujar Agus Uji.
Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Aris Riyanta menambahkan, birokrasi di DIY mendapatkan nilai AA, IPMnya pun tinggi, dan pengeluaran konsumsi cenderung rendah sehingga angka kemiskinan tinggi.
Aris menjelaskan, yang menjadi tujuan utama dari program pilot project dari pusat ini adalah menurunnya angka kemiskinan. Nanti langkah-langkah teknis akan disusun mulai dari sasaran, perencanaan, eksekusi, dan evaluasi.
Pemda melibatkan Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta untuk pilot project pengentasan kemiskinan oleh Kemenpan RB. Teknis pengentasan kemiskinan dari 2 daerah tersebut dilakukan melalui skema kolaborasi dari stakeholder yang terlibat.
"Kalau ini sudah berjalan sukses dengan indikator mampu menurunkan kemiskinan, maka mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan implementasi dianggap bagus, dan akan menjadi bagian yang bisa direplikasi secara nasional di berbagai daerah," tutup dia. (OL-7)
