Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMKOT Bandung, Jawa Barat masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan batasan-batasan kegaiatan masyarakat saat pelaksanaan puasa pada April mendatang. Yang jelas, Pemkot Bandung akan terus memantau perkembangan Covid-19 yang saat ini penyebarannya tengah melandai.
"Terpenting adalah bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan kita juga harus saling mengingatkan. Kan tidak bisa kalau hanya pemerintah sendiri, kalau masyarakatnya euforia, ya susah juga. Poinnya, kita menunggu regulasi pusat aturan Ramadan ini," ujar Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Yang jelas kata Yana, pemkot tetap ikuti arahan dari pemerintah pusat. Namun yang pasti, dia meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) atau minimal memakai masker, termasuk pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di sektor usaha.
Yana menambahkan Pemkot Bandung kini juga tengah berupaya memulihkan ekonomi pascapandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan kesiapan Pemkot Bandung untuk menyambut fase endemi Covid-19 yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi.
Satgas ini terdiri dari Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, beserta 11 Kelompok Kerja (Pokja) yang saling bersinergi untuk memulihkan ekonomi Kota Bandung. "Bandung adalah kota jasa, optimisme dari pimpinan dan masyarakat untuk menyambut endemi tentunya bisa sama-sama memulihkan ekonomi," ucapnya.
Sebelas Pokja tersebut antara lain Pokja Perdagangan dan Sentra Industri, Kerjasama antar Daerah dan Badan Usaha, Ketahanan Pangan dan Distribusi Logistik, Pengawasan dan Pengendalian Usaha, Usaha Mikro Operasi dan Kemitraan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Informasi dan Humas, Fasilitasi Pembiayaan Keuangan dan Relaksasi Ekonomi, Penanggulangan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sekretariat.
Seluruh Kelompok Kerja ini melakukan upaya terintegrasi dalam pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Seperti misalnya program sertifikasi halal, uji mutu dan business matching yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. (OL-15)
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Fornas mampu memberi dampak konkret terhadap roda ekonomi lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved