Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMKOT Bandung, Jawa Barat masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan batasan-batasan kegaiatan masyarakat saat pelaksanaan puasa pada April mendatang. Yang jelas, Pemkot Bandung akan terus memantau perkembangan Covid-19 yang saat ini penyebarannya tengah melandai.
"Terpenting adalah bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan kita juga harus saling mengingatkan. Kan tidak bisa kalau hanya pemerintah sendiri, kalau masyarakatnya euforia, ya susah juga. Poinnya, kita menunggu regulasi pusat aturan Ramadan ini," ujar Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Yang jelas kata Yana, pemkot tetap ikuti arahan dari pemerintah pusat. Namun yang pasti, dia meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) atau minimal memakai masker, termasuk pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di sektor usaha.
Yana menambahkan Pemkot Bandung kini juga tengah berupaya memulihkan ekonomi pascapandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan kesiapan Pemkot Bandung untuk menyambut fase endemi Covid-19 yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi.
Satgas ini terdiri dari Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, beserta 11 Kelompok Kerja (Pokja) yang saling bersinergi untuk memulihkan ekonomi Kota Bandung. "Bandung adalah kota jasa, optimisme dari pimpinan dan masyarakat untuk menyambut endemi tentunya bisa sama-sama memulihkan ekonomi," ucapnya.
Sebelas Pokja tersebut antara lain Pokja Perdagangan dan Sentra Industri, Kerjasama antar Daerah dan Badan Usaha, Ketahanan Pangan dan Distribusi Logistik, Pengawasan dan Pengendalian Usaha, Usaha Mikro Operasi dan Kemitraan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Informasi dan Humas, Fasilitasi Pembiayaan Keuangan dan Relaksasi Ekonomi, Penanggulangan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sekretariat.
Seluruh Kelompok Kerja ini melakukan upaya terintegrasi dalam pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Seperti misalnya program sertifikasi halal, uji mutu dan business matching yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. (OL-15)
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Selain kemandirian finansial, standar sosial di Indonesia juga turut memperberat pertimbangan generasi muda untuk menikah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swis, Kamis (22/1).
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Meskipun ada penurunan harian, secara mingguan tren harga emas masih menunjukkan penguatan signifikan akibat tensi geopolitik global yang belum mereda.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved