Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGATASI pembelian besar-besaran elpiji subsidi ukuran 3 kg, sejumlah pangkalan memberlakukan aturan ketat. Hanya diperbolehkan satu pembeli elpiji dengan menunjukkan KTP dan tidak boleh membeli dalam rentang seminggu.
Hal itu solusi dari banyak tingkah cerdik masyarakat untuk mendapatkan elpiji 3 kg sebanyak mungkin. Bahkan ini juga memastikan tidak ada pembelian oleh warung.
Pertamina memastikan kuota elpiji (LPG) subsidi ukuran 3 kg di Sumatra Barat aman. Sisi lain, kenaikan harga elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg berkisar Rp15 ribu per tabung.
"Enggak ada kelangkaan untuk elpiji 3 kg. Kuota aman," ujar Section Head Communication & Relations PT Pertamina Patra Niaga, Regional Sumbagut Agustiawan. Meski demikian, elpiji 3 kg selalu cepat habis di pangkalan resmi. Harga eceran tertinggi (HET) seharusnya Rp17 ribu per kg sering tidak dijalankan pangkalan.
Agustiawan mengatakan, secara aturan, tanggung jawab Pertamina hanya sampai ke agen. Masalah di pangkalan menjadi urusan agen. Sebab, pangkalan elpiji merupakan perpanjangan tangan dari agen. "Makanya harga (pangkalan) bervariasi, mengikuti jarak dan keuntungan," ujarnya.
Baca juga: BNPB: Belum Ada Laporan Kerusakan Gempa di Aceh Jaya
Dia juga memastikan, tidak ada kenaikan harga elpiji 3 kg. "Kami memastikan tetap karena disubsidi. Meski harga minyak melambung, harganya elpiji 3 kg tetap," tukasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved