Komnas HAM Datang ke Wadas untuk Kumpulkan Fakta

MENYUSUL pro kontra yang keras antara warga yang mendukung dan menolak penambangan quarry dalam rangka pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Komnas HAM menerjunkan komisionernya di Wadas.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, mengatakan, sebelum ke Wadas, ia bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang. "Kami menyampaikan ke Pak Gubernur evaluasi peristiwa tanggal 8 kemarin jangan lagi mengunakan pendekatan pengamanan mengerahkan pasukan banyak," kata Ulung.

Ia mengemukakan, dengan penangkapan yang terjadi, efek trauma juga akan mempersulit penyelesaian masalah Wadas. Selain itu, ujarnya, Komnas HAM menyampaikan masukan-masukan terkait dengan langkah ke depan.

"Kami menyampaikan beberapa masukan terkait langkah ke depan. Pertama, soal teknis-teknis seperti bagaimana dengan perizinan yang ada. Kedua, metode sosialisasi terhadap masyarakat, baik yang menolak dan mendukung," katanya.

Ia mengingatkan, yang telah dilakukan saat itu yakni pengukuran. Usai pengukuran, katanya, masih banyak tahapan yag harus dilalui dan diselesaikan. Karena itu, imbuhnya, metode sosialisasi menjadi penting dan yang telah dilakukan selama ini harus diperbaiki lagi.

Komnas HAM, ujarnya, meminta jaminan keamanan bagi warga agar mereka tidak lagi diintimidasi dan tidak mendapat ancaman dari siapapun. Komnas HAM pun meminta agar segera diadakan upaya memulihkan relasi sosial, karena dalam waktu terakhir ini kelompok yang pro dan menolak semakin mengeras.

Baca juga: Pakar Pertanyakan Tambang Batu Andesit dalam Paket Pembangunan Waduk Bener

Sedangkan terkait kedatangannya di Wadas, Ulung menjelaskan Komnas HAM akan menggali keterangan dan mengumpulkan fakta terkait dengan peristiwa yang terjadi pada 8 Februari lalu. "Komnas HAM juga ingin mengumpulkan kira-kira kebutuhan yang diperlukan warga terkait dengan penyelesaian yang ada. Bagaimana pun peristiwa kemarin berpengaruh banyak menjadi perhatian nasional. Kami ingin memastikan hak-hak warga terpenuhi dan terlindungi," kata Ulung. (OL-14)