Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SURVEI Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman menyimpulkan bahwa dua dari 26 polres di jajaran Polda Sumut berada di posisi zona merah.
Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengungkapkan kedua institusi tersebut adalah Polres Sibolga dan Polres Padanglawas.
"Survei ini dilakukan salah satunya agar instansi pemerintah, termasuk Polri, memperbaiki kepatuhan terhadap standar layanan publik," kata Abyadi Siregar, Selasa (8/2).
Dia menjelaskan, survei ini mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan dari 26 polres yang disurvei terdapat sembilan di antaranya yang sudah memiliki tingkat kepatuhan tinggi (Zona Hijau).
Kesembilannya adalah Polres Batubara, Polres Binjai, Polres Dairi, Polres Labuhanbatu, Polres Simalungun, Polres Tapanuli Selatan, Polrestabes Medan, Polres Pematangsiantar dan Polresta Deliserdang.
Kemudian 16 polres lain berada di posisi Zona Kuning atau memiliki kepatuhan sedang. Yakni Polres Serdangbedagai, Polres Tebingtinggi, Polres Karo, Polres Tapanuli Utara, Polres Padangsidimpuan, Polres Tanjungbalai, Polres Asahan dan Polres Humbang Hasundutan.
Selanjutnya Polres Langkat, Polres Toba, Polres Nias Selatan, Polres Tapanuli Tengah, Polres Nias, Polres Samosir, Polres Pakpak Bharat serta Polres Mandailing Natal. Sedangkan polres yang masih meraih predikat kepatuhan rendah (Zona Merah) adalah Polres Sibolga dan Polres Padanglawas.
Abyadi mengungkapkan, pihaknya akan menyerahkan hasil survei secara langsung kepada Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak pada Rabu (9/2) di kantor Ombudsman Sumut.
"Kami berharap agar pak Kapolda memberi atensi khusus kepada polres yang masih memiliki kepatuhan sedang dan kepatuhan rendah," ujarnya.
Abyadi menjelaskan, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bisa dilihat dari dua hal. Pertama adalah adanya penyusunan serta pengumuman atribusi layanan sehingga masyarakat yang datang bisa melihat.
Dan setelah artibusi layanan terpampang, penilaian berikutnya yakni apakah standar pelayanannya dilakukan oleh instansi terkait atau tidak. "Kalau misalnya mengurus ini gratis, tapi kenyataannya tidak, berarti standarnya tidak terpenuhi," jelas dia.
Menurut Abyadi, pada tahun lalu pihaknya sudah memberi pendampingan kepada instansi pemerintah, termasuk polres-polres di jajaran Polda Sumut untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Sejauh ini dia melihat kualitas layanan oleh lembaga vertikal, termasuk kepolisian, relatif masih lebih baik dari layanan pemerintah daerah.(OL-13)
Baca Juga: Belasan Siswa SMA/SMK Positif Covid-19, PTM Tetap Dilanjutkan
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kehadiran kantor kepolisian itu untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Kombes Parajohan Simanjuntak mengatakan, ekshumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved