Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUSAHAAN Daerah (PD) Baramarta Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terpaksa harus melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp500 juta lebih dengan cara mencicil.
Perusahaan plat merah tersebut telah membuat komitmen bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin untuk mencicil pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya Rp32 juta.
Direktur Utama PD Baramarta, Rachman Agus menegaskan bahwa pihaknya telah membuat komitmen di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar awal Januari 2022 lalu. "Kami akan komit dengan pembayaran cicilan ini mulai Februari setelah persetujuan anggaran di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 2022 dari Pemkab Banjar," tegas Agus, Rabu (2/2).
baca juga: Pemkot Surabaya Bebaskan Denda Akta Kelahiran hingga Juli 2022
PD Baramarta diketahui menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karyawannya. "Tunggakan ini terjadi sebelum masa saya menjabat. Dirut PD Baramarta waktu itu masih dijabat Bapak Teguh," ungkapnya.
Tidak sampai di kasus tunggakan iuran BPJS, bobrok perusahaan daerah ini juga terkuak berupa tunggakan gaji karyawan dan leyapnya uang kas perusahaan hingga miliaran rupiah, sehingga membuat neraca keuangan perusahaan terganggu hebat.
"Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, PD Baramarta menunggak iuran sejak Januari hingga September 2020. Kemudian iuran BPJS Kesehatan dan gaji pegawai PD Baramarta. Termasuk uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga Rp9,2 miliar," ujarnya.
Rachman Agus menceritakan sejak dirinya menjabat Plt Dirut PD Baramarta akhir September 2020, ia berusaha memulihkan kinerja perusahaan dengan melakukan penagihan piutang baik melalui surat hingga terakhir lewat jalur hukum. Selain itu, tunggakan BPJS Kesehatan sudah bisa dilunasi.
Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap telah dibayarkan sejak November 2020 dan dilanjutkan dengan komitmen bersama pihak Kejaksaan Kabupaten Banjar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin untuk membayar secara mencicil sisa tunggakan BPJS sampai lunas. (N-1)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor perumahan mendorong kolaborasi baru antara kalangan pengembang dan institusi pendidikan vokasi.
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
PENGUATAN link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan kualitas pertumbuhan tenaga kerja.
Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendatang baru pasca Idul Fitri 1447 H mempersiapkan diri dan memiliki skill, seiring ekonomi Jakarta yang tumbuh positif.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved