Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERUSAHAAN Daerah (PD) Baramarta Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terpaksa harus melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp500 juta lebih dengan cara mencicil.
Perusahaan plat merah tersebut telah membuat komitmen bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin untuk mencicil pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya Rp32 juta.
Direktur Utama PD Baramarta, Rachman Agus menegaskan bahwa pihaknya telah membuat komitmen di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar awal Januari 2022 lalu. "Kami akan komit dengan pembayaran cicilan ini mulai Februari setelah persetujuan anggaran di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 2022 dari Pemkab Banjar," tegas Agus, Rabu (2/2).
baca juga: Pemkot Surabaya Bebaskan Denda Akta Kelahiran hingga Juli 2022
PD Baramarta diketahui menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karyawannya. "Tunggakan ini terjadi sebelum masa saya menjabat. Dirut PD Baramarta waktu itu masih dijabat Bapak Teguh," ungkapnya.
Tidak sampai di kasus tunggakan iuran BPJS, bobrok perusahaan daerah ini juga terkuak berupa tunggakan gaji karyawan dan leyapnya uang kas perusahaan hingga miliaran rupiah, sehingga membuat neraca keuangan perusahaan terganggu hebat.
"Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, PD Baramarta menunggak iuran sejak Januari hingga September 2020. Kemudian iuran BPJS Kesehatan dan gaji pegawai PD Baramarta. Termasuk uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga Rp9,2 miliar," ujarnya.
Rachman Agus menceritakan sejak dirinya menjabat Plt Dirut PD Baramarta akhir September 2020, ia berusaha memulihkan kinerja perusahaan dengan melakukan penagihan piutang baik melalui surat hingga terakhir lewat jalur hukum. Selain itu, tunggakan BPJS Kesehatan sudah bisa dilunasi.
Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap telah dibayarkan sejak November 2020 dan dilanjutkan dengan komitmen bersama pihak Kejaksaan Kabupaten Banjar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin untuk membayar secara mencicil sisa tunggakan BPJS sampai lunas. (N-1)
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah.
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami penurunan sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wirausaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved