Ekonom: Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Industri Kunci Perbaikan Pasar Tenaga Kerja

PENGUATAN link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan kualitas pertumbuhan tenaga kerja. Hasil analisa tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menilai penguatan keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi.

Pendekatan tersebut dipandang strategis untuk memastikan percepatan ekonomi berjalan dengan fondasi sumber daya manusia yang optimal.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia terus menurun menjadi 4,85% pada Agustus 2025, atau turun 6 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga : BPS: Ekonomi Kreatif Serap 27,4 Juta Tenaga Kerja pada 2025

Proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8% pada 2025 dari 58% pada 2024. Menurutnya, hal itu mencerminkan perbaikan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas struktur ketenagakerjaan pascapandemi.

Di tengah perbaikan tersebut, Mandiri Institute menilai struktur pasar tenaga kerja masih memiliki ruang penguatan dalam aspek kesesuaian antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

Berdasarkan data, ketidaksesuaian terjadi ketika pekerja memiliki pendidikan lebih tinggi (overeducated) atau lebih rendah (undereducated/unqualified) dibanding kebutuhan jabatan. Masalah tersebut berpotensi menahan optimalisasi produktivitas dan pertumbuhan upah.

Baca juga : Digitalisasi dan Pelatihan Internasional Dorong Efektivitas Tenaga Kerja Kerah Biru

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujar Andry dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/2).

Merujuk data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50%, membaik dari 51% pada 2023.

Mismatch terutama bersumber dari kelompok undereducated/unqualified yang mencapai 32% dari total pekerja. Hal itu sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih sekitar 33%. 

Secara sektoral, mismatch tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian. Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi oleh pekerja overeducated. Sementara di sektor pertanian dipicu dominasi pekerja undereducated yang mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas keterampilan.

Sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan memiliki proporsi overeducated workers yang relatif lebih besar. Hal tersebut dipengaruhi daya tarik stabilitas serta insentif sektor formal.

Temuan itu memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap secara lebih optimal.

Andry menegaskan, kebijakan ketenagakerjaan perlu bergerak ke arah kualitas penciptaan lapangan kerja melalui sinergi yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah. “Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” jelasnya.  (H-3)