Dukung Tambang Timah Hitam, Warga Silima Pungga-Pungga Kembali Turun ke Jalan

RATUSAN warga dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, kembali menggelar unjuk rasa. Mereka menyuarakan dukungannya terhadap operasional tambang timah hitam di daerahnya.

Ini adalah aksi kedua. Unjuk rasa pertama mereka gelar pada 29 November 2021 lalu dengan lokasi yang berbeda.

"Kali ini kami aksi di Kantor Bupati dan DPRD Dairi," ungkap Koordinator Lapangan, Junaedi Cibro, Senin (13/12).

Tuntutan mereka pada intinya masih serupa dengan aksi pertama, yakni
mendukung operasional tambang timah hitam di daerahnya. Hal yang berbeda, massa aksi kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Junaedi Cibro mengatakan unjuk rasa ini diikuti massa dari enam elemen yang berada di kawasan lingkar tambang. Yakni warga Desa Longkotan, Tuntungbatu, Bongkaras, Bonian, Polling Anak-anak dan para karyawan PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Mereka bergerak dengan menumpang puluhan truk dan kendaraan pribadi dari Jalan Tambang sebagai titik kumpul. Dalam aksinya mereka menutut keseriusan Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu dan Ketua DPRD Sabam Sibarani meningkatkan investasi di daerahnya.

Termasuk investasi sektor pertambangan yang mulai digarap PT DPM. Mereka juga mendesak Bupati dan DPRD menindak sejumlah organisasi dan LSM yang selalu mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang.

Bahkan organisasi dan LSM itu telah membuat operasional tambang
terseok-seok dengan kampanye hitamnya. Padahal, Junaidi Cibro memastikan 90% warga mendukung operasional tambang karena yakin sudah dikelola dengan memerhatikan lingkungan.

Selain itu investasi DPM juga telah membuka lapangan kerja yang cukup
banyak bagi masyarakat lingkar tambang. Sebelumnya, Senin (29/11), warga lingkar tambang telah berunjuk rasa di Kantor Camat Silima Pungga-Pungga di Parongil.

Dalam aksi itu warga juga memerotes keras Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK). Sebagai organisasi keagamaan, YDPK dinilai tidak memiliki kapasitas menyampaikan informasi terkait dengan pertambangan dan lingkungan kepada masyarakat.

Selain gemar mengatasnamakan warga lingkar tambang, YDPK dan jaringannya juga selama ini selalu menyuarakan penolakan terhadap investasi tambang di daerah itu. Tindakan YDPK dan jaringannya selama ini kerap membuat operasional tambang tersendat, sehingga banyak warga yang bekerja di tambang tidak dapat mencari nafkah.

Dalam perkembangannya, seorang  warga lingkar tambang dari Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga telah mempolisikan YDPK.

Yayasan itu dilaporkan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas UU
Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (N-2)