KASUS penembakan 18 warga di Desa Tamilou, Kecamatan Amahi, Kabupaten Maluku Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian polres Maluku Tengah dinilai sebagai ganjalan bagi kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Anggota komisi III DPR, Heru Widodo, berpendapat perlu ada evaluasi serius di Kepolisian Republik Indonesia.
"Bagaimana instruksi Kapolri tentang pendekatan humanis dan tindakan sesuai prosedur hukum tidak dilakukan serius oleh anak buahnya menunjukkan tingkat kepemimpinan Polri. Maka ini harus dievaluasi secara serius," ungkap Heru, dalam keteranggan yang d diterima Sabtu (11/12/21).
Heru sangat menyesalkan insiden tersebut sebab dari 18 warga tertembak, 3 di antaranya adalah ibu-ibu. Menurutnya, peristiwa ini harus diusut tuntas. "Kami ingin harus ada kejelasan dan sikap keadilan. Kapolres Maluku Tengah beserta jajarannya, termasuk Polda-nya juga harus diperiksa sesuai ketentuan hukum serta disanksi berat," tegasnya lagi.
Lanjut Heru, kepolisian sebagai penegak hukum memiliki prosedur dan peraturan yang dipatuhi dalam pelaksanaan hukum tersebut. "Kapolri sebagai penanggungjawab semua itu harus memastikan aturan dan prosedur dilaksanakan baik oleh seluruh jajaran kepolisian".
"Hukum harus ditegakkan. Jangan sampai ada perlindungan bila ada aturan yang dilanggar dan harus tegas," paparnya lagi.
Sebelumnya diketahui Polres Maluku Tengah terdiri atas Satuan Brimob, Shabara, beberapa anggota Polres dan Polsek masuk ke Desa Tamilou, Kecamatan Amahai. Mereka datang menggunakan dua unit barakuda dan persenjataan lengkap. Selain itu, mobil truk berisi pasukan Brimobn dan mobil Avanza.
Kedatangan mereka hendak melakukan penangkapan terhadap 11 pelaku diduga terlibat penebangan tanaman dan pembakaran kantor Desa Tamilou pada beberapa waktu lalu. Namun ironisnya, peristiwa tersebut malah menimbulkan 18 warga tertembak dari peluru polisi. (OL-13)
Baca Juga: Perbaikan 1000 KM jalan di Jember Ditargetkan Rampung pada Mei 2022
