Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim BP Batam menggelar kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka dan daring, pada Jumat-Sabtu pada 3-4 Desember 2021.
Kegiatan FGD ini mengusung tema “Sinkorinisasi Tugas dan Fungsi Unit Kerja Terkait di Badan Pengusahaan Batam dalam Perencanaan, Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Logistik dan Aerocity Bandara Hang Nadim”.
FGD ini diikuti 55 peserta dari delegasi unit kerja di lingkungan BP Batam yang terlibat dalam mengelola kawasan logistik dan aerocity Bandara Hang Nadim Batam.
Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) BP Batam, Amran, memberikan sambutan dan membuka kegiatan FGD ini.

Dalam sambutannya, Ia menuturkan, keberadaan FGD ini akan berorientasi pada pengelolaan kawasan bandara berkelanjutan yang handal, sehingga dapat meningkatkan investasi bagi kemajuan Batam.
“Keterlibatan dari unit di BP Batam yang berhubungan dengan logistik & aerocity selaras dengan rencana yang akan dilaksanakan di BUBU Hang Nadim BP Batam, dengan memberikan pandangan, orientasi dan arah yang jelas pada empat aspek, yakni merencanakan, mengusahakan, mengelola dan mengembangkan Kawasan Bandar Udara Hang Nadim,” tutur Amran saat memberikan sambutannya.
“Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang bermutu sebagai catatan dan referensi yang akan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pimpinan dalam hal pengelolaan dan pengembangan Kawasan Logistik dan Aerocity Bandara Hang Nadim Batam,” harap Amran.
Pada kesempatan itu, General Manager Logistik dan Aerocity Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim BP Batam, Benny Syahroni, mengungkapkan, kegiatan FGD ini diadakan agar terlaksananya sinkronisasi atas program yang dilaksanakan pada unit usaha logistik & aerocity yang bersinergi dengan unit kerja di lingkungan BP Batam dalam pengembangan kawasan Logistik dan Aerocity.
“Sangat diperlukan mengidentifikasi semua permasalahan dan hambatan serta solusi dalam rencana kegiatan yang berada pada unit usaha logistik & aerocity baik dari narasumber internal BP Batam maupun dari eksternal agar terciptanya pengelolaan kawasan Bandara yang maksimal,” ungkap Benny.
Kegiatan FGD ini menghadirkan narasumber di antaranya, Direktur Utama PT. Kabil Citranusa, Peters Vincen, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, Agustono, Staf Khusus Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Kalalo Nugroho, Koordinasi Wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun, Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Tjaw Hioeng.
Pemaparan materi yang dibahas salah satu narasumber, yakni, Direktur Utama PT Kabil Citranusa, Peters Vincen, memaparkan materi dengan membahas strategi dan masterplan pengembangan kawasan industri.
Ia mengungkapkan, stategi pengembangan kawasan industri terlebih dahulu harus mempersiapkan masterplan-nya dengan maksimal serta didukung dengan fasilitas penunjang dan infrastruktur kawasan yang baik sehingga kawasan tersebut akan memiliki potensi yang besar untuk kemajuan Bandar Udara Hang Nadim Batam. (RO/OL-09)
Kegiatan pemotongan kapal yang dilakukan di area shipyard tersebut berjalan sesuai prosedur dan telah mengantongi perizinan yang diperlukan.
Polisi bongkar sindikat PMI ilegal di Batam. Pelaku gunakan modus ship to ship ke Malaysia dengan keuntungan Rp3 juta per orang. Simak kronologinya.
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Beras kemasan yang sebelumnya dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kg.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 melalui jalur laut dari Batam menuju Belawan, Sumatera Utara, diprediksi terjadi pada keberangkatan kapal tanggal 16 dan 19 Maret 2026.
Batam Prime Travel menghadirkan layanan travel hub di Pelabuhan Batam Center yang menggabungkan penitipan koper dan layanan transportasi bagi wisatawan.
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Memasuki 2026, isu efisiensi operasional semakin menjadi perhatian utama sektor logistik darat di Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved