MASSA aksi dari Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terkait pekerjaan rehabilitasi dermaga Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut, menurut koordinator aksi JIHN Martin Silitonga, milik Kementerian Perhubungan. Menurut dia, kelompok kerja (pokja) pekerjaan rehabilitasi itu diduga tidak kompeten dan tidak transparan.
"Pembangunan adalah upaya baik pemerintah demi memajukan sebuah bangsa. Maka, subjek yang seharusnya dilihat adalah masyarakat. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan dari segala bentuk pembangunan tersebut," kata Martin saat orasi di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (25/11).
Setiap elemen pemerintahan, terang dia, dari pusat hingga skala terkecil harus menjaga upaya baik yang ingin dicapai. Namun, tidak dibenarkan jika pembangunan dilakukan hanya karena kepentingan yang tidak sehat, seperti mendapatkan keuntungan pribadi.
"Apabila temuan ini benar adanya maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk memotong rantai perilaku tidak bermoral."
JIHN meminta Kejaksaan Agung turun tangan menangani masalah yang ada di Kementerian Perhubungan. "Segera lakukan pengusutan dan pemeriksaan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Widiyanto Nugroho, mengatakan kepada peserta aksi akan menyampaikan tuntutan tersebut ke pimpinan Korps Adhyaksa.
"Terima kasih atas informasi dari teman-teman, akan ditindaklanjuti," tutup Widiyanto. (J-2)
