Polsek Di Sumut TIdak Bisa Lagi Tetapkan Status Tersangka

KEPOLISIAN Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengambil sejumlah kebijakan penting untuk menghindari terulangnya kembali kesalahan prosedur pengusutan kasus di tingkat polsek. Di antara kebijakan tersebut adalah menarik kewenangan gelar perkara dan penetapan tersangka dari tingkat polsek dan hanya bisa dilakukan minimal di tingkat polres.

"Kita sudah membuat aturan, ke depan setiap gelar perkara dan penetapan tersangka, paling rendah dilaksanakan di tingkat Polres," ungkap Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak, Selasa (2/11).

Dalam kebijakan ini, polsek hanya dapat menerima laporan polisi (LP) dan menyelidiki kasusnya. Ketika sudah memenuhi ketentuan untuk melakukan gelar perkara, maka harus diajukan ke bagian atau seksi pengawasan yang ada di Polres.

Kebijakan itu diterapkan menyusul terjadinya dua kasus penganiayaan pedagang pasar oleh preman di Sumut dalam waktu beruntun, belum lama ini. Kedua kasus tersebut mirip, kedua belah pihak sama-sama mengajukan laporan polisi (LP).

Pedagang membuat LP karena merasa menjadi korban dan si preman pun membuat LP dengan aduan dirinya menjadi korban juga. Situasi menjadi gaduh setelah institusi polsek tempat LP diajukan malah memberi status tersangka kepada pedagang. "Terjadi fenomena saling lapor atas satu kejadian yang sama," kata Irjen Panca.

Kapolda menjelaskan, dari sisi aturan, Polri tidak dapat menolak pengajuan LP dari setiap masyarakat. Dan untuk menangani adanya upaya saling lapor atas kasus yang sama, institusi Polri tidak diperkenankan menindaklanjuti LP pada tempat yang sama.

Salah satu LP harus ditarik ke tingkat yang lebih tinggi dari tempat awal LP diajukan. Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman Polri sehingga harus tetap dilaksanakan oleh seluruh jajaran.

Seperti diketahui, dalam sebulan terakhir, Polri mencopot sejumlah pejabat polsek di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pencopotan dilakukan karena penetapan tersangka dinilai tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

Pencopotan tersebut terkait kasus penganiayaan terhadap pedagang di Pasar Gambir dan kasus serupa di Pasar Pringgan. Pencopotan dialami mulai dari level Kanit hingga Kapolsek. (OL-15)