Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat melalui anak badan usaha milik
daerah (BUMD) PT Jaswita Bumi Persada berkolaborasi dengan PT Pindad Internasional Logistik dalam mengembangkan Pertashop di Tanah Air.
Pertashop ialah SPBU Pertamina mini yang terus dikembangkan PT Pertamina.
Kolaborasi anak perusahaan BUMD dan BUMN untuk Pertashop ialah dengan memasok kebutuhan tangki dispenser bahan bakar minyak mulai 2021 hingga tahun depan.
Direktur Utama PT Jaswita Bumi Persada Eko Galih Pribadi mengatakan,
kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan dirinya bersama Direktur Utama PT Pindad Internasional Logistik Suresh Ferdian, Kamis (21/10) di Bandung.
"Ini kerja sama kemitraan strategis kami. Ini juga bentuk sinergitas antara BUMD dengan BUMN," katanya, Jumat (22/10).
Eko menyebut, untuk tahap awal ini pihaknya akan memasok 100 tangki BBM
untuk pemenuhan bahan baku Pertashop. Setiap tangki dengan kapasitas 800 liter itu sudah sesuai dengan standard Pertamina, sehingga kualitasnya tidak diragukan.
"Untuk kebutuhan 2021 sampai 2022 mendatang sebanyak 1.500 unit. Kami
berupaya maksimal agar bisa memenuhi. Kami bersama produsen tangki dalam negeri lainnya terus mengembangkan produk ini," katanya.
Eko berharap kerja sama ini bisa terus dilakukan termasuk untuk
memenuhi kebutuhan program lainnya. "Ini sebagai langkah awal sinergitas kami dengan BUMN."
Sementara itu, Direktur Utama PT Jaswita Jabar, Deni Nurdiana Hadimin, mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi antara pihaknya dengan BUMN. Hal inipun seiring dengan arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar menjalin sinergitas dengan pihak lain termasuk BUMN.
"Kami melaksanakan arahan gubernur agar BUMD bersinergi dengan BUMN.
Apapun bentuk kerja samanya, semoga bisa memberi manfaat terutama untuk
meningkatkan pendapatan perusahaan," ujarnya.
Sementara itu, Eko menambahka, pihaknya akan terus mengembangkan sektor
usahanya yang saat ini bergerak dalam bidang perdagangan besar.
"Perdagangan besar ini merupakan jenis usaha terbesar kami," katanya.
Selain itu, lanjut Eko, pihaknya juga menjalankan usaha di bidang
konstruksi dan properti. Sebagai contoh, saat ini pihaknya tengah
memasarkan perumahan siap bangun di Kota Banjar, Jawa Barat.
Di atas lahan seluas 7 hektare, perusahaan menyiapkan 407 rumah bagi
masyarakat umum. "Perumahan siap bangun. Sekarang sudah mulai, tanah
sudah siap. Jadi kami membangun rumah sesuai order," katanya.
Untuk sektor konstruksi, lanjut Eko, pihaknya pun sudah menerima pesanan pembangunan yang akan segera dilakukan. "Salah satunya untuk hotel."
Dia juga menyebutkan perusahaannya menjalankan usaha di sektor
kesehatan yakni uji sampel virus korona bagi masyarakat umum di empat
lokasi berbeda. Adapun untuk sektor perdagangan besar yang menjadi
bisnis utamanta, PT Jaswita Bumi Persada memasok kebutuhan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pangan lainnya. (N-2)
PUNCAK arus mudik lebaran 2026 di Jalan Raya Nagreg, Jawa Barat, diperkirakan akan terjadi hari ini (19/3).
KEBAKARAN hutan dan lahan atau karhutla mulai mengintai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di Kecamatan Cireunghas, dilaporkan terjadi kebakaran hutan di lahan sekitar 2.000 meter persegi.
TIGA hari menjelang Hari Raya Idulfitri, harga kebutuhan pokok terutama daging sapi 19 Maret 2026 di Pasar Pamanukan, Subang, Jawa Barat, mengalami kenaikan yakni Rp180 ribu per kilogram.
Keberadaan cosplayer merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kota yang harus dijaga keberlangsungannya.
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) menerima aduan terkait masalah tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.
Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda rutin, tapi cara menjaga ingatan
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved