Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengakui masih ada keluarga penerima manfaat tahap satu dan dua yang belum menerima bantuan sosial tunai di Sulawesi Selatan.
Di Kabupaten Maros tahap satu sebanyak 578 KPM, dan tambahan tahap dua
18.225 KPM.
Selain itu juga di Kabupaten Gowa, juga ada 2.400 KPM yang belum
mendapatkan bantuan sosial. Menteri menilai jumlah itu cukup besar.
"Data yang belum tersalurkan itulah yang kita selesaikan. Ini jumlahnya
besar kalo dibanding daerah lain. Sayang kalau tidak terealisasi padahal orang itu butuh. Jadi kita meminta agar penyalurannya dilakukan secara tunai atau sekaligus," tukas Risma, usai Pemberian Bantuan Atensi di Balai Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV (LRSODH) Pangurangi, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10).
Dia menyebutkan kendala bantuan belum tersalurkan, lantaran
ada KPM yang belum terdistribusi kartu. "Ada juga lokasi KPM yang
jauh, KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah sekali. Itu
terjadi di Luwu," Risma mencontohkan.
Untuk uang lansia, pihak Kementerian pun meminta pihak bank untuk bisa
memberi fasilitas memberi bantuan dalam bentuk tunai.
"Kita meminta bantuan yang seharusnya cair pada Juli dan September,
seluruhnya sudah dibayarkan cash pada bulan Oktober ini," tegas Risma.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI asal Sulsel, Samsu Niang
mengapresiasi kedatangan Risam di Takalar, yang salah satunya untuk
melalukan pengecekan data di lapangan, agar kerumitan dalam pengelolaan
bansos bisa selesai dalam satu pertemuan.
"Di kegiatan ini, kita lakukan pemadanan data bantuan sosial di wilayah
Sulsel. Ternyata kita temukan banyak bansos yang belum tersalurkan. Hari ini sudah clear. Kami apresiasi Ibu Menteri yang cepat dan
tanggap menyelesaikan masalah," kata Samsu Niang. (N-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Mensos memutuskan tak lagi melanjutkan kebijakan pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada warga sebagai imbas diberlakukannya PPKM.
Sebelumnya, pemerintah pusat dan Pemprov DKI telah memberikan BST sebesar Rp600 ribu untuk periode Mei-Juni.
Ada 281 warga penerima bansos tunai yang dipotong Rp300 ribu oleh petugas desa. Pemotongan dilakukan secara langsung setelah warga menerima bantuan.
Pasalnya, sejumlah nama dalam daftar penerima BST di DKI Jakarta disinyalir menerima bansos lain. Seperti, program bansos yang dikelola Kemensos.
Bila saja PT. Pos Indonesia meminta bantuan atau setidaknya memberi informasi kepada camat dan lurah, kata Abra kasus pungli yang melibatkan RT dan RW bisa diminimalisir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved