Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengakui masih ada keluarga penerima manfaat tahap satu dan dua yang belum menerima bantuan sosial tunai di Sulawesi Selatan.
Di Kabupaten Maros tahap satu sebanyak 578 KPM, dan tambahan tahap dua
18.225 KPM.
Selain itu juga di Kabupaten Gowa, juga ada 2.400 KPM yang belum
mendapatkan bantuan sosial. Menteri menilai jumlah itu cukup besar.
"Data yang belum tersalurkan itulah yang kita selesaikan. Ini jumlahnya
besar kalo dibanding daerah lain. Sayang kalau tidak terealisasi padahal orang itu butuh. Jadi kita meminta agar penyalurannya dilakukan secara tunai atau sekaligus," tukas Risma, usai Pemberian Bantuan Atensi di Balai Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV (LRSODH) Pangurangi, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10).
Dia menyebutkan kendala bantuan belum tersalurkan, lantaran
ada KPM yang belum terdistribusi kartu. "Ada juga lokasi KPM yang
jauh, KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah sekali. Itu
terjadi di Luwu," Risma mencontohkan.
Untuk uang lansia, pihak Kementerian pun meminta pihak bank untuk bisa
memberi fasilitas memberi bantuan dalam bentuk tunai.
"Kita meminta bantuan yang seharusnya cair pada Juli dan September,
seluruhnya sudah dibayarkan cash pada bulan Oktober ini," tegas Risma.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI asal Sulsel, Samsu Niang
mengapresiasi kedatangan Risam di Takalar, yang salah satunya untuk
melalukan pengecekan data di lapangan, agar kerumitan dalam pengelolaan
bansos bisa selesai dalam satu pertemuan.
"Di kegiatan ini, kita lakukan pemadanan data bantuan sosial di wilayah
Sulsel. Ternyata kita temukan banyak bansos yang belum tersalurkan. Hari ini sudah clear. Kami apresiasi Ibu Menteri yang cepat dan
tanggap menyelesaikan masalah," kata Samsu Niang. (N-2)
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Mensos memutuskan tak lagi melanjutkan kebijakan pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada warga sebagai imbas diberlakukannya PPKM.
Sebelumnya, pemerintah pusat dan Pemprov DKI telah memberikan BST sebesar Rp600 ribu untuk periode Mei-Juni.
Ada 281 warga penerima bansos tunai yang dipotong Rp300 ribu oleh petugas desa. Pemotongan dilakukan secara langsung setelah warga menerima bantuan.
Pasalnya, sejumlah nama dalam daftar penerima BST di DKI Jakarta disinyalir menerima bansos lain. Seperti, program bansos yang dikelola Kemensos.
Bila saja PT. Pos Indonesia meminta bantuan atau setidaknya memberi informasi kepada camat dan lurah, kata Abra kasus pungli yang melibatkan RT dan RW bisa diminimalisir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved