Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
HINGGA akhir pekan pertama Agustus, Pemprov DKI Jakarta diketahui masih menahan pencairan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 5% penerima atau sekitar 99 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, total sekitar 1,6 juta KPM telah menerima BST untuk periode Mei-Juni 2021 sebesar Rp600 ribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan ditahannya pencairan dana BST disebabkan sejumlah nama dalam daftar penerima disinyalir menerima bantuan sosial lain.
Dalam hal ini, lanjut Ariza, sapaan akrabnya, bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat, penerima BST tidak boleh menerima bantuan sosial lain yang sudah diprogramkan sebelumnya. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Polri Salurkan Seribu Paket Sembako di Jakarta Pusat
"Ya sebentar lagi selesai. Memang masih ada 5% lagi yang belum, karena kita masih harus padankan datanya dengan Kementerian Sosial," ungkap Ariza.
Menurutnya, selama ini koordinasi pemadanan data antara Pemprov DKI dan Kementerian Sosial terus berjalan. Namun, di tengah pandemi covid-19, memang membutuhkan kecepatan dalam hal pendataan warga.
"Ya selama ini kan memang ada data dari kami dan ada data dari Kemensos," pungkasnya.(OL-11)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kondisi tempat tinggal orangtua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
Gus Ipul menambahkan, saat ini sudah ada sejumlah lokasi yang sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved