Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
HINGGA akhir pekan pertama Agustus, Pemprov DKI Jakarta diketahui masih menahan pencairan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 5% penerima atau sekitar 99 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, total sekitar 1,6 juta KPM telah menerima BST untuk periode Mei-Juni 2021 sebesar Rp600 ribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan ditahannya pencairan dana BST disebabkan sejumlah nama dalam daftar penerima disinyalir menerima bantuan sosial lain.
Dalam hal ini, lanjut Ariza, sapaan akrabnya, bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat, penerima BST tidak boleh menerima bantuan sosial lain yang sudah diprogramkan sebelumnya. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Polri Salurkan Seribu Paket Sembako di Jakarta Pusat
"Ya sebentar lagi selesai. Memang masih ada 5% lagi yang belum, karena kita masih harus padankan datanya dengan Kementerian Sosial," ungkap Ariza.
Menurutnya, selama ini koordinasi pemadanan data antara Pemprov DKI dan Kementerian Sosial terus berjalan. Namun, di tengah pandemi covid-19, memang membutuhkan kecepatan dalam hal pendataan warga.
"Ya selama ini kan memang ada data dari kami dan ada data dari Kemensos," pungkasnya.(OL-11)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved