Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA akhir pekan pertama Agustus, Pemprov DKI Jakarta diketahui masih menahan pencairan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 5% penerima atau sekitar 99 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, total sekitar 1,6 juta KPM telah menerima BST untuk periode Mei-Juni 2021 sebesar Rp600 ribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan ditahannya pencairan dana BST disebabkan sejumlah nama dalam daftar penerima disinyalir menerima bantuan sosial lain.
Dalam hal ini, lanjut Ariza, sapaan akrabnya, bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat, penerima BST tidak boleh menerima bantuan sosial lain yang sudah diprogramkan sebelumnya. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Polri Salurkan Seribu Paket Sembako di Jakarta Pusat
"Ya sebentar lagi selesai. Memang masih ada 5% lagi yang belum, karena kita masih harus padankan datanya dengan Kementerian Sosial," ungkap Ariza.
Menurutnya, selama ini koordinasi pemadanan data antara Pemprov DKI dan Kementerian Sosial terus berjalan. Namun, di tengah pandemi covid-19, memang membutuhkan kecepatan dalam hal pendataan warga.
"Ya selama ini kan memang ada data dari kami dan ada data dari Kemensos," pungkasnya.(OL-11)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved