Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
HINGGA akhir pekan pertama Agustus, Pemprov DKI Jakarta diketahui masih menahan pencairan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 5% penerima atau sekitar 99 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, total sekitar 1,6 juta KPM telah menerima BST untuk periode Mei-Juni 2021 sebesar Rp600 ribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan ditahannya pencairan dana BST disebabkan sejumlah nama dalam daftar penerima disinyalir menerima bantuan sosial lain.
Dalam hal ini, lanjut Ariza, sapaan akrabnya, bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat, penerima BST tidak boleh menerima bantuan sosial lain yang sudah diprogramkan sebelumnya. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Polri Salurkan Seribu Paket Sembako di Jakarta Pusat
"Ya sebentar lagi selesai. Memang masih ada 5% lagi yang belum, karena kita masih harus padankan datanya dengan Kementerian Sosial," ungkap Ariza.
Menurutnya, selama ini koordinasi pemadanan data antara Pemprov DKI dan Kementerian Sosial terus berjalan. Namun, di tengah pandemi covid-19, memang membutuhkan kecepatan dalam hal pendataan warga.
"Ya selama ini kan memang ada data dari kami dan ada data dari Kemensos," pungkasnya.(OL-11)
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved