Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Risma Harini memutuskan tak lagi melanjutkan kebijakan pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada warga sebagai imbas diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/9).
Premi mengatakan, dari komunikasi terakhir dengan Kementerian Sosial, kebijakan bagi masyarakat saat ini fokus pada melanjutkan program bantuan yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Sudah, Bu Mensos bilang hanya bansos PKH dan BPNT. Kita sudah ikut kebijakan pemerintah pusat ya. Saya sudah buat pengumuman di Instagram Dinsos kok," kata Premi.
Ia pun akan mematuhi keputusan tersebut. Sebab, untuk pemberian BST, Pemprov DKI dibantu oleh Kemensos melalui pendanaan APBN. Sehingga, DKI tidak bisa melakukan pemberian BST bila pemerintah pusat tidak menyepakati.
"Itu kan satu program satu dari Kemensos, satu dari APBD. Kalau Kemensos nggak ada berarti DKI juga nggak ada," ujarnya.
Untuk program bantuan PKH sudah berjalan sejak sebelum pandemi dan terus dilanjutkan selama pandemi hingga saat ini.
Sebelumnya, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat memberikan program BST. BST diberikan sebagai kompensasi atas pemberlakuan PPKM dan PPKM Mikro yang dimulai pada Januari hingga April lalu sebesar Rp300 ribu per bulan. Kemudian, BST kembali diberikan selama dua bulan saat pemerintah pusat menerapkan PPKM darurat pada Juli lalu. (Put/OL-09)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved