Bupati Manggarai Angkat Tenaga Honorer Baru, Gajinya dari Dana Covid

KEPEMIMPINAN Herybertus GL Nabit dan Heribertus Ngabut di Kabupaten Manggarai baru berjalan tujuh bulan. Namun beberapa kebijakannya menuai sorotan karena dipandang merugikan masyarakat. Terakhir, pemerintahan Hery-Heri disorot terkait pengangkatan tenaga honorer.  

Sorotan kali ini datang dari Partai Demokrat yang disampaikan dalam pandangan akhir fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan 2021. Berdasarkan dokumen rancangan APBD Perubahan tersebut, partai berlambang mercy ini mengidentifikasi adanya perekrutan 59 THL baru. 
 
"Rincian pengangkatan tenaga honorer yaitu 29 orang pada Bagian Umum Setda Manggarai, 30 orang pada Satuan Polisi Pamong Praja," ungkap juru bicara Fraksi Partai Demokrat Silvester Nado, Kamis (30/9) malam. 

Anggaran untuk menggaji tenaga honorer tersebut berasal dari hasil refocussing APBD 2021. Sementara refocussing anggaran yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk penanganan pandemi covid-19. 

Selain menggaji puluhan tenaga honorer baru, anggaran hasil refocussing juga dihibahkan ke Dekranasda dan PKK. Tercatat sebesar Rp1.410.819.900 anggaran yang dihibahkan ke lembaga yang dipimpin istri bupati itu. 

Ada pun rinciannya, untuk Dekranasda sebesar Rp755.200.000 dan untuk PKK sebesar Rp655.619.900. Untuk Dekranasda dititipkan melalui program Penegelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perdagangan. Sedangkan untuk PKK dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). 

"Apakah penambahan anggaran untuk PKK, Dekranasda dan pengangkatan 59 tenaga honorer tersebut merupakan bagian dari penangan pandemi covid-19?" tanya legislator asal Kecamatan Reo Barat itu. 

Sementara itu, lanjut Silvester, kebijakan refocussing anggaran terjadi pada Urusan Pemerintahan Wajib yakni berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Anehnya, saat ini, anggaran yang penanggulangan covid-19 itu malah dialihkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Khusus terkait pengangkatan tenaga honorer, Partai Demokrat juga menyebut Pemkab Manggarai melanggar sejumlah regulasi. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 pasal 8 juncto PP Nomor 43 Tahun 2007, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, dan PP Nomor 49 tahun 2018. 

"Regulasi tersebut dengan tegas melarang pengangkatan pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN," tegas Silvester.

Baca juga: Kapolres Manggarai Barat Puji Kekompakan Tim Atasi Pandemi

Usai sidang yang dipimpin Ketua DPRD Matias Masir itu, wartawan berusaha mewawancarai Bupati Herybertus GL Nabit. Cukup lama wartawan menunggu Hery yang asyik mengobrol dengan anggota dewan dari partai koalisi di dalam ruang sidang utama DPRD Manggarai. 

Namun politikus PDI Perjuangan yang terlihat berjalan santai saat keluar dari ruangan itu, tiba-tiba berjalan sangat cepat menghindari beberapa wartawan yang mewawancarainya. 

Wartawan terus mengikutinya sambil menanyakan alasan merekrut tenaga honorer di tengah pandemi covid-19 dan adanya larangan melalui sejumlah regulasi.

"Tunggu selesai pembahasan APBD Perubahan," jawabnya dengan suara mengecil. 

Ia juga enggan menjawab ketika ditanya berapa jumlah seluruh tenaga honorer yang baru dan persebarannya. Hery meminta wartawan untuk bertanya pada Sekda.

"Belum tahu. Tanya Sekda saja," ujar Hery sambil melangkah lebih cepat, membuka sendiri pintu mobil dinasnya, lalu pergi meninggalkan kantor DPRD. 

Sekda Manggarai Jahang Fansy Aldus yang keluar kemudian dari kantor DPRD pun enggan berkomentar. Meski Bupati sudah mengarahkan wartawan untuk mewawancarainya, Fansy malah berusaha menghindar. 

"Nanti baru dijelaskan ya. Mohon maaf," katanya sambil berjalan cepat menuju mobil dinasnya.

Ketika sampai di dalam mobil, ia berkata, "Nanti saya kasi kabar".

Fansy pun meninggalkan kantor DPRD Manggarai. 

Sebelumnya, Bupati Hery melakukan dua kali refocussing APBD 2021. Dengan dalih penanganan pandemi covid-19, Bupati Hery mencoret 13 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan yang sudah ditenderkan. 

Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Manggarai. Ada yang mengapresiasi karena pemerintah dinilai lebih mengutamakan keselamatan masyarakat di tengah wabah virus corona. 

Namun tak sedikit juga yang mengritik karena kebijakan tersebut diambil tanpa melalui kajian matang. Pasalnya refocussing dilakukan saat penyerapan anggaran covid-19 baru mencapai 3,56%. Selain itu, Bupati mengorbankan anggaran pembangunan infrastruktur yang melayani hajat hidup orang banyak, namun di sisi lain membiarkan belanja-belanja tak penting seperti biaya perjalanan dinas yang jumlahnya sangat fantastis.(OL-5)