Badan Anggaran DPRD Cianjur Setujui Raperda Perubahan APBD 2021

BADAN Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2021. Persetujuan itu lantaran penyusunan dan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2021 telah memenuhi syarat yuridis formal.

"Kami (Badan Anggaran) mengusulkan agar Raperda Perubahan APBD 2021 ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, Mochammad Isnaeni, saat digelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (29/9).

Legislator Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pada prinsipnya Perubahan APBD merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan. Namun dengan mempertimbangkan pencapaian dtarget pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan.

"Termasuk menampung berbagai perubahan dan penyesuaian, baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah," ungkapnya.

Perubahan APBD juga merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kami berharap, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan aktual dan faktual saat ini yang dihadapi masyarakat Kabupaten Cianjur," tegas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur ini.

Badan Anggaran, sebut Isnaeni, meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melaksanakan Perubahan APBD 2021 dengan sebaik-baiknya, sehingga target kinerja dapat tercapai. Selain itu, Badan Anggaran juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur mengoptimalkan sisa waktu yang ada pada tahun ini melaksanakan berbagai kegiatan sesuai perencanaan.

"Sehingga anggaran yang sudah direncanakan dapat segera dilaksanakan dengan tetap menggunakan prinsip tepat guna, tepat waktu, tepat hasil, dan tepat manfaat. Ini untuk menghindari terjadinya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang terlalu tinggi," pungkasnya. (OL-15)