Rabu 22 September 2021, 09:22 WIB

DPR Dukung KLHK dan Polri Berangus PETI di Sulut

Cahya Mulyana | Nusantara
DPR Dukung KLHK dan Polri Berangus PETI di Sulut

MI/Solmi
Ilustrasi--tambang emas tanpa izin

 

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK mendukung langkah tim gabungan pusat, yang terdiri dari Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi PT Bulawan Daya Lestari (BDL), Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Iyalah, saya mendukung langkah itu. Aturan harus ditegakkan kepada semua pihak, dengan adil tanpa pandang bulu," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (22/9).

Dia juga meminta agar pengawasan di lapangan terus dilakukan, baik oleh KLHK maupun Polri. Sebab, dalam pemanfaatan kawasan hutan, untuk kepentingan tambang atau kebun, para pelaku usaha harus mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Baca juga: Kawanan Gajah Liar Masuki Perkebunan di Kawasan Hutan Aceh

Pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin tersebut adalah perbuatan ilegal dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan perundangan, UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Saat ini, terdapat sekitar 17 juta hektare kebun dan tambang ilegal pada kawasan hutan.

"Keberadaan tambang dan kebun ilegal merugikan negara secara ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Negara telah bertindak tepat dalam mengatasi PETI," tegasnya.

Amin mengatakan pihak-pihak yang berkepentingan agar mengurus kembali perizinan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan - IPPKH. Sehingga konsekuensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

"KLHK dengan Gakkum harus terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk dapat mengamankan kawasan hutan agar tidak dirusak, yang akan berdampak buruk bagi rusaknya lingkungan dan meningkatkan gas rumah kaca," pungkas Amin yang berada di komisi yang membidangi antara lain =iInvestasi ini.

Sebelumnya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan adanya sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat tersebut pada 11 September 2021 lalu. 

Ia mengungkapkan, setelah ada pengaduan dan protes dari warga yang mengatakan masih ada aktivitas penambangan pada area itu, ia kemudian meminta Dirjen Gakkum KLHK untuk melakukan sidak di lapangan memastikan kebenarannya.

"Ini ada beberapa laporan dari masyarakat yang kami terima. Setelah itu kami sampaikan ini kepada Dirjen Penegakan Hukum untuk bisa sidak di lapangan apakah benar laporan dari masyarakat itu ada kegiatan di lapangan yang tetap dilakukan," ujar Ruandha.

"Tim Ditjen Gakkum bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri lalukan sidak lapangan dan yang sudah memasang police line diberi tanda bahwa dilarang melakukan kegiatan sebelum proses perizinan yang kami lakukan ini selesai dulu," lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa langkahnya tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir. Menurutnya, sensitivitas negara sekarang ini betul-betul diuji dalam merespon masyarakat. Bila ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi maka pihaknya akan merespon dengan cepat.

"Dengan kecepatan kami melakukan respon-respon yang baik dan positif kepada masyarakat juga kepada dunia investasi dan kepada dunia internasional bahwa negara hadir di setiap permasalahan yang ada di tingkat lapangan," tutupnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/Wibowo Sangkala

Karang Taruna Banten Lirik Peluang Usaha

👤Wibowo Sangkala 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 22:00 WIB
Karang Taruna Banten berusaha menjadi akselerator dari sisi akses penunjang bagi kelancaran usaha para anggota Karang Taruna yang...
MI/CRI CANON RIA DEWI

Sinergi BUMN dan BUM-Des Percepat Pemulihan Ekonomi di Lampung

👤Cri Canon Ria Dewi 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 21:10 WIB
Pemprov Lampung terus membuat terobosan baru berupa program-program unggulan yang bersinergi dengan BUM-Des dan Desa...
MI/YOSE HENDRA

PT Pangansari Utama Saling Sinergi Kembangkan Nasi Padang Instan

👤Yose Hendra 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 21:08 WIB
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatra Barat Efendi melihat peluncuran Nasi Padang Instan merupakan wujud implementasi masa depan pangan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mengenal Skandal Menghebohkan Pandora Papers

Rahasia kekayaan para elite kaya yang berasal dari 200 negara dan wilayah di dunia terungkap melalui dokumen Pandora Papers

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya