Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Padang Panjang kembali membuka layanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum divaksin di berbagai lokasi guna mendukung percepatan vaksinasi.
Dengan difasilitasi 10 puskesmas di wilayah hukum Polres Padang Panjang, sebanyak 453 orang mendapatkan pelayanan vaksinasi, Selasa (7/9). Dengan rincian, 283 vaksin dosis pertama dan 170 untuk dosis kedua. Puskesmas yang terlibat di antaranya empat puskesmas dari Kota Padang Panjang dan enam Puskesmas dari Kabupaten Tanah Datar.
Kapolres, AKBP Novianto Taryono mengatakan, pihaknya mendukung penuh agar Padang Panjang berhasil memvaksin seluruh masyarakat. "Kami bersama tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, TNI dan instansi terkait lainnya, telah membuka beberapa gerai vaksin. Di antaranya di puskesmas, kelurahan, serta Koramil," katanya.
Novianto mengutarakan, tujuan fasilitasi ini agar masyarakat mendapatkan vaksin dengan mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.
Polres menyediakan vaksin Sinovac dan Astra Zeneca. Setiap masyarakat yang datang, diwajibkan menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Setiap gerai vaksin juga menyediakan hand sanitizer dan thermogun.
Di samping itu Novianto juga menambahkan, dengan menurunnya angka yang terkonfirmasi positif di kota ini terhitung 30 Agustus hingga 5 September ini, di mana sebanyak 30 orang positif dan sembuh sebanyak 53 orang, adalah berkat kerja sama segala lini dan masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19.
''Kami minta kepada seluruh masyarakat agar tidak lalai dalam penerapan prokes. Serta menyegerakan vaksinasi bagi yang belum agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid untuk ke depannya,'' imbaunya. (YH/OL-10)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved