Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KANTOR Staf Presiden (KSP) terus berkomitmen menyelesaikan sejumlah konflik agraria di Indonesia. Saat ini, salah satu kasus yang menjadi prioritas adalah sengketa lahan di Dusun Kekep, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, yang diharapkan bisa rampung pada tahun ini.
Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan mengungkapkan pihaknya bersama seluruh kementerian/lembaga terkait telah mencapai tahap akhir dari proses penyelesaian yakni Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.
Setelah proses itu beres, sebanyak 138 sertipikat akan diberikan kepada warga yang sebelumnya bermukim di kawasan hutan.
“Pelaksanaan Reforma Agraria di Batu berpotensi menjadi pionir penyelenggaraan Reforma Agraria di wilayah perkotaan. Kami akan pastikan percepatan penyelesaian konflik agraria tidak hanya berhenti di Kota Batu,” ujar Usep melalui keterangan resmi, Senin (30/8).
Baca juga : Perkebunan Salak Pondoh di Sleman Perlu Peremajaan
Selain di Dusun Kekep, masih di Kecamatan yang sama, KSP juga mengawal secara langsung penyelesaian konflik lahan seluas 9,7 hektare di Desa Sumber Brantas.
Usep menuturkan, meskipun telah menjadi wilayah bermukim dan mencari penghasilan sejak 1992, lahan tersebut masih dikategorikan berada di dalam kawasan hutan.
Oleh karena itu, demi menjamin hak masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memberikan kepastian hukum dengan memberikan sertipikat kepada 278 pemukiman warga.
“Penyelesaian konflik agraria memerlukan kolaborasi yang erat baik di tingkat pusat dan daerah sehingga KSP merasa bahwa dialog dengan masyarakat penting untuk mendapatkan perspektif lapangan,” sambungnya. (OL-2)
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Konflik terjadi karena perbedaan nilai, sumber daya terbatas, atau komunikasi buruk. Pahami penyebabnya untuk solusi efektif!
TNI kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk korban gempa di Myanmar dengan menggunakan 2 pesawat militer.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Sumatera Utara (Sumut) menyoroti konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Padang Lawas
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
"Asia menjadi pusat kekayaan alam, tetapi juga pusat perampasan tanah dan meningkatnya konflik agraria,"
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Dewi menilai PSN yang tidak pro rakyat tentu akan menyalahi konstitusi dan juga bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved