Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KANTOR Staf Presiden (KSP) terus berkomitmen menyelesaikan sejumlah konflik agraria di Indonesia. Saat ini, salah satu kasus yang menjadi prioritas adalah sengketa lahan di Dusun Kekep, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, yang diharapkan bisa rampung pada tahun ini.
Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan mengungkapkan pihaknya bersama seluruh kementerian/lembaga terkait telah mencapai tahap akhir dari proses penyelesaian yakni Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.
Setelah proses itu beres, sebanyak 138 sertipikat akan diberikan kepada warga yang sebelumnya bermukim di kawasan hutan.
“Pelaksanaan Reforma Agraria di Batu berpotensi menjadi pionir penyelenggaraan Reforma Agraria di wilayah perkotaan. Kami akan pastikan percepatan penyelesaian konflik agraria tidak hanya berhenti di Kota Batu,” ujar Usep melalui keterangan resmi, Senin (30/8).
Baca juga : Perkebunan Salak Pondoh di Sleman Perlu Peremajaan
Selain di Dusun Kekep, masih di Kecamatan yang sama, KSP juga mengawal secara langsung penyelesaian konflik lahan seluas 9,7 hektare di Desa Sumber Brantas.
Usep menuturkan, meskipun telah menjadi wilayah bermukim dan mencari penghasilan sejak 1992, lahan tersebut masih dikategorikan berada di dalam kawasan hutan.
Oleh karena itu, demi menjamin hak masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memberikan kepastian hukum dengan memberikan sertipikat kepada 278 pemukiman warga.
“Penyelesaian konflik agraria memerlukan kolaborasi yang erat baik di tingkat pusat dan daerah sehingga KSP merasa bahwa dialog dengan masyarakat penting untuk mendapatkan perspektif lapangan,” sambungnya. (OL-2)
Fridgescaping, seni menata bagian dalam kulkas agar estetis, menjadi tren di era digital yang tak terduga memicu konflik rumah tangga.
Dengan mengambil jeda selama lima detik saja, pasangan dapat meredakan emosi negatif dan mengurangi agresivitas selama konflik.
Perbedaan pendapat dapat berujung pada konflik yang jika tidak diselesaikan dengan tepat akan semakin berlarut-larut.
Herman memandang perlu melakukan upaya penyelamatan agar kondisi disharmonisasi antara sekda dengan pimpinan OPD bisa dicarikan solusinya
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Wilayah Poso identik dengan serangkaian konflik yang berujung pada kericuhan.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
"Kita harap ini segera selesai. Satu pesan Bapak Presiden, kita tidak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga mengangkat kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan,"
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.
KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 2.710 kejadian
CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved