KANTOR Staf Presiden (KSP) terus berkomitmen menyelesaikan sejumlah konflik agraria di Indonesia. Saat ini, salah satu kasus yang menjadi prioritas adalah sengketa lahan di Dusun Kekep, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, yang diharapkan bisa rampung pada tahun ini.
Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan mengungkapkan pihaknya bersama seluruh kementerian/lembaga terkait telah mencapai tahap akhir dari proses penyelesaian yakni Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.
Setelah proses itu beres, sebanyak 138 sertipikat akan diberikan kepada warga yang sebelumnya bermukim di kawasan hutan.
“Pelaksanaan Reforma Agraria di Batu berpotensi menjadi pionir penyelenggaraan Reforma Agraria di wilayah perkotaan. Kami akan pastikan percepatan penyelesaian konflik agraria tidak hanya berhenti di Kota Batu,” ujar Usep melalui keterangan resmi, Senin (30/8).
Baca juga : Perkebunan Salak Pondoh di Sleman Perlu Peremajaan
Selain di Dusun Kekep, masih di Kecamatan yang sama, KSP juga mengawal secara langsung penyelesaian konflik lahan seluas 9,7 hektare di Desa Sumber Brantas.
Usep menuturkan, meskipun telah menjadi wilayah bermukim dan mencari penghasilan sejak 1992, lahan tersebut masih dikategorikan berada di dalam kawasan hutan.
Oleh karena itu, demi menjamin hak masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memberikan kepastian hukum dengan memberikan sertipikat kepada 278 pemukiman warga.
“Penyelesaian konflik agraria memerlukan kolaborasi yang erat baik di tingkat pusat dan daerah sehingga KSP merasa bahwa dialog dengan masyarakat penting untuk mendapatkan perspektif lapangan,” sambungnya. (OL-2)
