Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung yang digelar Koramil 1809/Margacinta bersama kecamatan setempat disambut baik oleh DPRD Kota Bandung.
"Kami tentunya mengapresiasi kegiatan itu untuk mempercepat herd immunity. Untuk ke depannya kita juga mendorong upaya-upaya seperti ini dapat semakin masif dan dapat dilakukan di berbagai wilayah lainnya di Kota Bandung," Kata Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan di Bandung, Minggu (8/8).
Hal itu tentu dapat membantu Puskesmas dalam memenuhi target percepatan vaksinasi di Kota Bandung. Karena selama ini puskesmas hanya mampu penyuntikan vaksin Covid-19 100-150 dosis per hari.
"Dengan hadirnya dukungan dari TNI/Polri tentunya menjadi tambahan energi bagi pemerintah daerah untuk mengejar target capaian vaksinasi bagi masyarakat," lanjutnya.
Pihaknya mengimbau kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan vaksinasi covid-19 massal. Termasuk memobilisasi dukungan dari setiap fasilitas layanan kesehatan, baik negeri dan swasta yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Jadi kalau setiap kewilayahan bisa memfasilitasi kebutuhan sarana untuk kegiatan vaksinasi covid-19 massal di wilayahnya masing-masing, maka dukungan suplai dosis vaksin covid-19 pun akan dilakukan oleh TNI," kata dia.
Hal senada disampaikan Danramil 1809/ Margacinta, Kapten Arh, Hadi Susyanto. Bahwa dukungan terhadap percepatan vaksinasi bagi masyarakat merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI. TNI sendiri mentargetkan setiap Koramil menggelar vaksinasi bagi masyarakat sebanyak 250 dosis/hari.
"Selain dukungan penyediaan kebutuhan dosis vaksin covid-19, kami siap membantu ketersediaan dukungan tenaga kesehatan di Kesdam, untuk membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dalam melaksanaan vaksinasi covid-19 massal di tingkat kewilayahan," lanjutnya.
Vaksin bagi disabilitas
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) juga telah menyiapkan sebanyak 120 ribu dosis vaksin yang diperuntukan bagi penyadang disabilitas yang ada di Jabar dan pelaksanaannya diharapkan bisa selesai September 2021 mendatang.
"Kami akan membereskan vaksinasi untuk disabilitas di bulan September 2021 dan kita juga akan mendorong agar keluarga dari penyadang disabilitas agar menerima vaksin," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Minggu (8/8).
Gubernur juga mengatakan Pemprov telah menyiapkan 120 ribu dosis bagi penyandang disabilitas di Jabar. Pihaknya juga akan mendorong keluarga dari penyandang disabilitas agar menerima vaksinasi.
"Sudah ada 120 ribu dosis, yang masuk di atas 18 tahun ada 30 ribu, yang siap. Tapi kita akan perluas, pada anak-anak di atas 12 tahun, kalau ada jatah, bareng juga dengan keluarganya," ungkapnya. (AN/OL-10)
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pemesanan hotel secara daring, menyusul ditemukannya dugaan peretasan.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, éL Hotel Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa melalui program Ramadan Street Food.
WARGA binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, menerima bantuan akses pendidikan tinggi berupa beasiswa perguruan tinggi.
Bluebird berkomitmen tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman, tapi juga berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved