Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PELAKSANAAN vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung yang digelar Koramil 1809/Margacinta bersama kecamatan setempat disambut baik oleh DPRD Kota Bandung.
"Kami tentunya mengapresiasi kegiatan itu untuk mempercepat herd immunity. Untuk ke depannya kita juga mendorong upaya-upaya seperti ini dapat semakin masif dan dapat dilakukan di berbagai wilayah lainnya di Kota Bandung," Kata Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan di Bandung, Minggu (8/8).
Hal itu tentu dapat membantu Puskesmas dalam memenuhi target percepatan vaksinasi di Kota Bandung. Karena selama ini puskesmas hanya mampu penyuntikan vaksin Covid-19 100-150 dosis per hari.
"Dengan hadirnya dukungan dari TNI/Polri tentunya menjadi tambahan energi bagi pemerintah daerah untuk mengejar target capaian vaksinasi bagi masyarakat," lanjutnya.
Pihaknya mengimbau kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan vaksinasi covid-19 massal. Termasuk memobilisasi dukungan dari setiap fasilitas layanan kesehatan, baik negeri dan swasta yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Jadi kalau setiap kewilayahan bisa memfasilitasi kebutuhan sarana untuk kegiatan vaksinasi covid-19 massal di wilayahnya masing-masing, maka dukungan suplai dosis vaksin covid-19 pun akan dilakukan oleh TNI," kata dia.
Hal senada disampaikan Danramil 1809/ Margacinta, Kapten Arh, Hadi Susyanto. Bahwa dukungan terhadap percepatan vaksinasi bagi masyarakat merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI. TNI sendiri mentargetkan setiap Koramil menggelar vaksinasi bagi masyarakat sebanyak 250 dosis/hari.
"Selain dukungan penyediaan kebutuhan dosis vaksin covid-19, kami siap membantu ketersediaan dukungan tenaga kesehatan di Kesdam, untuk membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dalam melaksanaan vaksinasi covid-19 massal di tingkat kewilayahan," lanjutnya.
Vaksin bagi disabilitas
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) juga telah menyiapkan sebanyak 120 ribu dosis vaksin yang diperuntukan bagi penyadang disabilitas yang ada di Jabar dan pelaksanaannya diharapkan bisa selesai September 2021 mendatang.
"Kami akan membereskan vaksinasi untuk disabilitas di bulan September 2021 dan kita juga akan mendorong agar keluarga dari penyadang disabilitas agar menerima vaksin," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Minggu (8/8).
Gubernur juga mengatakan Pemprov telah menyiapkan 120 ribu dosis bagi penyandang disabilitas di Jabar. Pihaknya juga akan mendorong keluarga dari penyandang disabilitas agar menerima vaksinasi.
"Sudah ada 120 ribu dosis, yang masuk di atas 18 tahun ada 30 ribu, yang siap. Tapi kita akan perluas, pada anak-anak di atas 12 tahun, kalau ada jatah, bareng juga dengan keluarganya," ungkapnya. (AN/OL-10)
Maka urgensi relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah berdiri sejak 19 Maret 1983, sangat memerlukan dukungan Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung serta instansi terkait.
Event Pound Fit di Hotel Sutan Raja telah menjadi salah satu agenda favorit di kalangan pecinta kebugaran di Bandung
Nikmati perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya dalam 45 menit dengan Kereta Cepat Whoosh. Temukan 5 alasan utama mengapa Whoosh jadi pilihan favorit.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ingin mengudang langsung pihak TomTom Traffic dan memaparkan secara detail data yang mereka miliki.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membanggakan capaian Jakarta yang tidak lagi menyandang predikat sebagai kota termacet di Indonesia. ia menyinggung Bandung sebagai kota termacet
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved