Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BANTUAN sosial (bansos) berupa beras yang dibagikan ke masyarakat di Wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur diminta untuk ditarik. Sebab kualitas beras tersebut jelek.
"Saya melihat sendiri kualitas beras yang diterima oleh Dinsos Kab. Bangkalan dalam kondisi tidak baik. Jangan, dibagikan," perintah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis (5/8).
Sebelumnya, Emil Dardak melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan untuk melihat dari dekat proses penyaluran bantuan beras di sana. Emil didampingi Bupati Bangkalan R Abdul Latif.
Beras bansos tersebut adalah bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) yang dibagikan khusus untuk warga di Bangkalan. Beras dikemas
@ 5 kg, jumlah total 1.500.
"Saya sudah saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu," ujarnya.
Sejalan dengan larangan tersebut, Wagub Emil juga menyatakan telah meminta Dinas Sosial Prov. Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos RI. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Prov. Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu," katanya.
Pihaknya memastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan berkualitas dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan.
Untuk itu, dirinya meminta Kadinsos Jatim untuk segera berkomunikasi dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan bantuan beras bagi masyarakat, yakni tetap berkoordinasi dengan Kemensos RI.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Malang Bebaskan Retribusi Sampah dan Pelayanan Pasar
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved