Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BANTUAN sosial (bansos) berupa beras yang dibagikan ke masyarakat di Wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur diminta untuk ditarik. Sebab kualitas beras tersebut jelek.
"Saya melihat sendiri kualitas beras yang diterima oleh Dinsos Kab. Bangkalan dalam kondisi tidak baik. Jangan, dibagikan," perintah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis (5/8).
Sebelumnya, Emil Dardak melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan untuk melihat dari dekat proses penyaluran bantuan beras di sana. Emil didampingi Bupati Bangkalan R Abdul Latif.
Beras bansos tersebut adalah bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) yang dibagikan khusus untuk warga di Bangkalan. Beras dikemas
@ 5 kg, jumlah total 1.500.
"Saya sudah saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu," ujarnya.
Sejalan dengan larangan tersebut, Wagub Emil juga menyatakan telah meminta Dinas Sosial Prov. Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos RI. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Prov. Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu," katanya.
Pihaknya memastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan berkualitas dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan.
Untuk itu, dirinya meminta Kadinsos Jatim untuk segera berkomunikasi dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan bantuan beras bagi masyarakat, yakni tetap berkoordinasi dengan Kemensos RI.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Malang Bebaskan Retribusi Sampah dan Pelayanan Pasar
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved