Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR Provinsi Papua mengutuk keras aksi dua oknum POM TNI AU yang menginjak kepala seorang warga di Papua saat diamankan.
Aksi tersebut sebelumnya viral yang memperlihatkan dua anggota berseragam TNI AU sedang mengamankan seorang pria.
Salah satu anggota TNI AU itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu sampai mengeluarkan bercak darah.
"Terus terang ini sangat kami sesalkan. Di tengah situasi Papua saat ini sedang tidak terlalu kondusif dari banyak aspek terutama menyangkut masalah orang asli Papua, muncul lagi kejadian seperti ini yang sangat kami sesalkan. Kami kutuk keras aksi ini dan tegas disampaikan agar dua oknum TNI AU ini harus segera diberi sanksi tegas. Jujur ini sangat melukai orang Papua," tegas anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/7).
Diungkapkan Boy, setiap anggota TNI punya protap dalam menjalankan tugasnya dan hal yang dilakukan oleh dua oknum TNI tersebut yang menginjak kepala warga saat diamankan apalagi terhadap warga yang diduga cacat tentu sangat melukai perasaan masyarakat Papua.
"Soal rasis ini kan selama ini tidak pernah selesai dan lagi masalah HAM. Jadi jangan tambah-tambah lagi hal yang makin membuat runyam situasi. Bila perlu anggota tersebut segera dipecat," tegas Ketua Pemuda Panca marga Papua tersebut.
Baca juga : NasDem Papua Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Bantuan Sembako
Boy berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena bukan saja menunjukan arogansi aparat di hadapan masyarakat tetapi akan mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang selama ini meminta merdeka di Papua.
"Ya kelompok Beny Wenda, Veronika Koman dan kawan-kawannya itu jangan sampai mereka manfaatkan isu ini lagi yang membuat situasi makin runyam. Semoga TNI atau aparat siapa pun di Papua ini harus lebih bijak dan sensitif terhadap isu-isu begini," tukasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi pada Senin (26/7) sekitar pukul 10.00 WIT di jalan Raya Mandala.
Kepala Dinas Penerangan AU (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah membenarkan kejadian itu dan menyampaikan permintaan maaf. Indan mengatakan, saat ini oknum personel POM AU yang ada di video tersebut sudah ditahan POM AU Lanud J.A Dimara. Indan tak menjelaskan secara rinci kronologi kejadian tersebut. Namun, dia menegaskan, TNI AU menyesalkan tindakan anggotanya.
"TNI AU sangat menyesalkan adanya kejadian," kata dia. (OL-7)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
Seorang mahasiswa UIN Suska Riau dibacok sesama rekan menggunakan kapak saat menunggu sidang proposal. Simak kronologi dan dugaan motif asmaranya.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden viral pengeroyokan guru oleh wali murid di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi alarm keras darurat kekerasan di dunia pendidikan Indonesia.
UNISA Yogyakarta menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus kekerasan yang melibatkan dua mahasiswa UNISA Yogyakarta.
Dinas terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk memastikan ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh warga hingga tingkat kelurahan.
Tidak ada zona tertentu yang bisa dikategorikan rawan secara absolut karena potensi kekerasan dapat terjadi di mana saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved