Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR Provinsi Papua mengutuk keras aksi dua oknum POM TNI AU yang menginjak kepala seorang warga di Papua saat diamankan.
Aksi tersebut sebelumnya viral yang memperlihatkan dua anggota berseragam TNI AU sedang mengamankan seorang pria.
Salah satu anggota TNI AU itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu sampai mengeluarkan bercak darah.
"Terus terang ini sangat kami sesalkan. Di tengah situasi Papua saat ini sedang tidak terlalu kondusif dari banyak aspek terutama menyangkut masalah orang asli Papua, muncul lagi kejadian seperti ini yang sangat kami sesalkan. Kami kutuk keras aksi ini dan tegas disampaikan agar dua oknum TNI AU ini harus segera diberi sanksi tegas. Jujur ini sangat melukai orang Papua," tegas anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/7).
Diungkapkan Boy, setiap anggota TNI punya protap dalam menjalankan tugasnya dan hal yang dilakukan oleh dua oknum TNI tersebut yang menginjak kepala warga saat diamankan apalagi terhadap warga yang diduga cacat tentu sangat melukai perasaan masyarakat Papua.
"Soal rasis ini kan selama ini tidak pernah selesai dan lagi masalah HAM. Jadi jangan tambah-tambah lagi hal yang makin membuat runyam situasi. Bila perlu anggota tersebut segera dipecat," tegas Ketua Pemuda Panca marga Papua tersebut.
Baca juga : NasDem Papua Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Bantuan Sembako
Boy berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena bukan saja menunjukan arogansi aparat di hadapan masyarakat tetapi akan mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang selama ini meminta merdeka di Papua.
"Ya kelompok Beny Wenda, Veronika Koman dan kawan-kawannya itu jangan sampai mereka manfaatkan isu ini lagi yang membuat situasi makin runyam. Semoga TNI atau aparat siapa pun di Papua ini harus lebih bijak dan sensitif terhadap isu-isu begini," tukasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi pada Senin (26/7) sekitar pukul 10.00 WIT di jalan Raya Mandala.
Kepala Dinas Penerangan AU (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah membenarkan kejadian itu dan menyampaikan permintaan maaf. Indan mengatakan, saat ini oknum personel POM AU yang ada di video tersebut sudah ditahan POM AU Lanud J.A Dimara. Indan tak menjelaskan secara rinci kronologi kejadian tersebut. Namun, dia menegaskan, TNI AU menyesalkan tindakan anggotanya.
"TNI AU sangat menyesalkan adanya kejadian," kata dia. (OL-7)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Dinas terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk memastikan ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh warga hingga tingkat kelurahan.
Tidak ada zona tertentu yang bisa dikategorikan rawan secara absolut karena potensi kekerasan dapat terjadi di mana saja.
Ia menjelaskan, koordinasi melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum.
Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Rukun dengan Teman yang merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto
Direktur Senior Amnesty International untuk Riset, Advokasi, Kebijakan, dan Kampanye, Erika Guevara-Rosas mengecam keras pola penindakan yang dinilai sistemik tersebut.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved