Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI memanggil empat oknum anggota DPRD Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga berjoget di tengah pandemi covid-19 dan kedapatan minum minuman keras (miras).
Kapolres Malaka AKBP Rudi Ledo berencana akan segera memanggil keempat oknum anggota DPRD Malaka itu untuk dimintai klarifikasi.
"Kita akan undang untuk klarifikasi," ungkap Rudi Ledo, Kamis (22/7).
Namun, Rudi belum membeberkan identitas keempat oknum tersebut. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyelidikan dan sedang fokus menyiapkan fasilitas isolasi mandiri (isoman).
"Untuk identitas masih kami dalami. Kita sedang lakukan penyelidikan ya," ungkapnya.
Rudi menuturkan pihaknya menyiapkan fasilitas isoman terpusat dikarenakan semakin bertambahnya masyarakat yang terpapar covid-19.
Di sisi lain, Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif menyatakan bahwa kasus anggota DPRD joget di tengah pandemi juga sudah ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Malaka. Polisi kini berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat.
"Sedang ditindak lanjuti oleh BK DPRD Malaka. Kaapolres juga sudah koordinasi untuk tindak lanjutnya," pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua wanita dan seorang pria sedang berjoget diiringi lagu. Sang pria turut memegang rokok dan membawa gelas diduga berisi miras berwarna merah gelap.
Adapun pria itu mengenakan seragam berwarna cokelat, sementara dua wanita lainnya mengenakan seragam abu-abu. Di antara mereka, hanya satu yang mengenakan masker.
Kemudian, terlihat pula satu pria berseragam abu-abu memegang mic sambil bernyanyi. Di sekeliling mereka ada beberapa orang yang tampak hanya menonton. (OL-8)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
IA sampai pada ujung hidupnya. Tapi narasi kepergiannya tak berujung. Ia pergi dalam sunyi. Pamit dalam diam. Diam dan sunyi itu menjadi saksi terakhir ziarah hidupnya.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, korban sering meminta ibunya untuk melakukan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya siswa tersebut.
Kehadiran tim psikologi Polda NTT merupakan respons cepat dan terukur untuk memastikan keluarga korban mendapatkan penguatan mental yang memadai.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved