Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemberian Opini WTP itu disampaikan pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalteng, Selasa (29/6/2021).
Dalam kesempatan itu Gubernur Kalteng H. Sugianto mengatakan bahwa penyerahan LHP atas Laporan Keuangan tersebut berbeda dalam dua tahun terakhir, sebab pandemi Covid-19 yang masih melanda di seluruh dunia, tak terkecuali di Kalteng.
Hingga kini upaya penanganan pandemi terus dilakukan, di antaranya sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, menggencarkan 3T, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pendistribusian jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, bantuan produktif bagi UMKM, dan juga program vaksinasi hingga lainya. Upaya terus dilakukan Pemprov Kalteng bersama instansi terkait dan elemen masyarakat.
Baca Juga: Keluar Masuk Kalteng Wajib Tunjukkan Negatif Tes PCR
''Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI, khususnya Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020. Ini semua berkat doa dan dukungan ASN serta masyarakat sehingga kami dapat melaksanakan program anggaran dengan baik,'' katanya.
Dikatakan Gubernur, WTP tujuh kali berturut turut ini harus dijadikan semangat dalam bekerja dan berkarya. Dan diharapkan juga semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya.
''Kami sadar, masih adanya terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset. Hal ini terus kami evaluasi dan lakukan penanganan bertahap. Saya meminta kepada para pengelola keuangan dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat bekerja lebih keras lagi, serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap Perangkat Daerah, dengan baik dan bagus,'' sebutnya.
Kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Rajak, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin, Forkopimda, serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
''Sekali lagi terimakasih kepada masyarakat atas dukungan dan saranya sehingga Pemprov Kalteng dapat kembali meraih WTP,'' tutur Gubernur. (SS/OL-10)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved