Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemberian Opini WTP itu disampaikan pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalteng, Selasa (29/6/2021).
Dalam kesempatan itu Gubernur Kalteng H. Sugianto mengatakan bahwa penyerahan LHP atas Laporan Keuangan tersebut berbeda dalam dua tahun terakhir, sebab pandemi Covid-19 yang masih melanda di seluruh dunia, tak terkecuali di Kalteng.
Hingga kini upaya penanganan pandemi terus dilakukan, di antaranya sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, menggencarkan 3T, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pendistribusian jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, bantuan produktif bagi UMKM, dan juga program vaksinasi hingga lainya. Upaya terus dilakukan Pemprov Kalteng bersama instansi terkait dan elemen masyarakat.
Baca Juga: Keluar Masuk Kalteng Wajib Tunjukkan Negatif Tes PCR
''Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI, khususnya Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020. Ini semua berkat doa dan dukungan ASN serta masyarakat sehingga kami dapat melaksanakan program anggaran dengan baik,'' katanya.
Dikatakan Gubernur, WTP tujuh kali berturut turut ini harus dijadikan semangat dalam bekerja dan berkarya. Dan diharapkan juga semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya.
''Kami sadar, masih adanya terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset. Hal ini terus kami evaluasi dan lakukan penanganan bertahap. Saya meminta kepada para pengelola keuangan dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat bekerja lebih keras lagi, serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap Perangkat Daerah, dengan baik dan bagus,'' sebutnya.
Kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Rajak, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin, Forkopimda, serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
''Sekali lagi terimakasih kepada masyarakat atas dukungan dan saranya sehingga Pemprov Kalteng dapat kembali meraih WTP,'' tutur Gubernur. (SS/OL-10)
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Karoops Polda Kalteng menyampaikan, bahwa kesiapan dalam mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara kali ini dilakukan dengan pengerahan personel pengamanan.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved