Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menegaskan saat ini tim Panitia Seleksi (Pansel) sedang melakukan proses seleksi jabatan Sekda Jembrana yang hingga kini masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas.
Menurutnya, ada 5 pejabat yang mengikuti seleksi Sekda Jembrana. Kelima pejabat itu antara lain I Made Dwi Harimbawa (Kepala Dinas Perhubungan dana Kelautan Kabupaten Jembrana), Ni Wayan Koriani (Kepala Inspektorat Kabupaten Jembrana), I Made Budiasa (Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Kabupaten Jembrana), Komang Agus Adinata (Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana) dan I Komang Kusumaedi (Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kantor Satpol PP Provinsi Bali).
"Dari 5 peserta tersebut, ada satu orang dinyatakan gugur yakni peserta atas nama Komang Agus Adinata karena tidak melengkapi syarat administrasi. Ada pun syarat administrasi yang dimaksud adalah surat keterangan bebas narkoba serta surat persetujuan atau rekomendasi tidak ditandatangani oleh PPK," ujarnya di Denpasar, Selasa (15/6).
Menurut Lihadnyana, surat keterangan bebas narkoba sangat penting sebab ketika menjadi seorang Sekda, dia harus dengan cepat mengambil berbagai keputusan penting di sebuah daerah.
"Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan kalau Sekdanya pengguna narkoba. Sebab Sekda itu adalah jabatan birokrasi tertinggi di sebuah daerah, perlu integritas yang tinggi, kecepatan dalam mengambil keputusan," ucapnya.
Setelah satu orang tidak lolos seleksi administrasi dan dinyatakan gugur maka kini yang akan mengikuti proses selanjutnya tinggal empat orang.
Baca juga: Bupati Jembrana Fokus Tangani Pandemi dan Pulihkan Ekonomi
Ia menjamin proses seleksi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, bebas KKN. Proses seleksi dilakukan secara online dan terbuka. Bahkan, masing-masing peserta bisa melihat, membandingkan mana yang kurang dari dirinya, mana yang kurang dari temannya. Namun begitu peserta sudah mengklik aplikasi maka nilainya atau jawabannya tidak bisa diubah lagi.
Setiap tahapan seleksi nilainya langsung diumumkan saat itu juga.
"Nilainya tidak bisa diinapkan sehari atau bahkan beberapa jam setelah seleksi karena itu rawan penyelewengan. Begitu ujian selesai, usai diperiksa, langsung diumumkan hari itu di depan peserta, terbuka dengan aplikasi google form. Tidak bisa diubah lagi. Transparan, tidak ada KKN. Benar-benar sesuai kualitas dan kinerja," tukasnya.
Prosesnya diawali dengan pengumuman lelang jabatan Sekda. Kemudian panitia menerima 5 nama. Namun satu orang tidak lulus. Setelah itu dilakukan penulisan makalah ilmiah dengan tema tentang Sekda dan Pemerintah Daerah. Karena pesertanya 5 orang maka tema dibuat lebih dan kemudian diundi sesaat sebelum tes dimulai. Ini dilakukan untuk menjaga persiapan sebelumnya.
Penulisan makalah diberi waktu dua jam. Proses berikutnya adalah uji kompetensi bagi calon yang lulus dengan wawancara dan presesntasi oleh panitia seleksi. Setelah itu pengumuman hasil seleksi dan pengajuan tiga nama terbaik kepada Bupati Jembrana. Bupati memilih satu dari tiga nama itu untuk diajukan ke KASN dan Mendagri. Proses seleksi akan mendapatkan persetujuan dari KASN dan izin Mendagri untuk melantik Sekda yang baru oleh Bupati Jembrana.(OL-5)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Sidak ini dilakukan untuk memastikan para ASN di Bali tidak lagi membawa botol plastik atau bungkusan makanan lainnya yang terbuat dari plastik ke kantor.
Uang itu merupakan hasil dari pemotongan ganti uang di Bagian Umum Sekda Pekanbaru sejak Juli 2024.
Sebanyak Rp170 juta telah diberikan Indra kepada dua orang yakni Kadishub Kota Pekanbaru Yuliarso (YL) dan sebagian wartawan di sana.
KPK menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt Kabag Umum Pemkot Pekanbaru Novin Karmila juga ditetapkan sebagai tersangka atas OTT ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi gencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved