Lima Bulan Insentif Tenaga Kesehatan di Palu Belum Dibayar

PEMBAYARAN insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD Undata dan RSU Anutapura Palu, Sulawesi Tengah, kembali tertunggak. Mereka pun menuntut pemerintah untuk segera membayarkan.

Wakil Direktur RSUD Undata dr Amsyar Praja mengatakan, hinga saat ini masih terjadi penunggakan lima bulan insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.

"Tertunggak ini mulai dari Januari hingga saat ini. Dan tenaga kesehatan kami disuruh untuk menunggu lagi, informasinya masih proses pencairan," terangnya, Minggu (6/6).

Menurut Amsyar, pihaknya belum mengetahui pasti kendala tertunggaknya hak para dokter dan perawat yang terlibat dalam menangani pasien korona di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulteng itu.

"Kendala bukan di internal rumah sakit. Karena insentif itu dana bantuan dari pusat yang diserahkan ke daerah, daerah yang kelola. Tinggal dari pemerintah daerah ini, mungkin sekarang dalam proses verifikasi," ungkapnya.

Amsyar menyebutkan, ada puluhan jumlah tenaga kesehatanyang menangani pasien korona di RSUD Undata.

Baca juga :Tanah Dirampas Mafia Warga Muara Enim Minta Jokowi Turun Tangan

"Untuk total anggaran insentif tenaga kesehatan di RSUD Undata kami belum tahu. Yang pasti ada puluhan tenaga kesehatan yang belum terma," imbuhnya.

Sebelumnya, keterlambatan pembayaran insentif juga terjadi di RSU Anutapura. Di RSU itu, tenaga kesehatan menunggu pencairan insentif dari April hingga Mei.

"Menurut informasi sementara proses di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palu, untuk penagihan atau klaim pembayaran sudah kami setor ke BPKAD yang bulan April dan untuk Mei akan menyusul. Sehingga saat ini tinggal menunggu proses pembayaran," kata Plt Direktur RSU Anutapura drg Herry Mulyadi.

Menurutnya, insentif itu dananya dari refocusing anggaran, oleh karena itu semua insentif bukan dari pusat lagi, tetapi sudah mau dialihkan ke daerah lewat refocusing anggaran.

"Untuk insentif dokter mendapat Rp10 juta per bulan, kemudian dokter umum Rp7 juta, kemudian perawat sekitar Rp4 juta," ungkapnya.
Herry menambahkan, untuk pencairan insentif itu perlu melalui beberapa proses verifikasi dan membutuhkan waktu berminggu-minggu. Oleh karena itu tenaga kesehatan harus menunggu.

"Harus menunggu karena ada verifikasi dari rumah sakit, Dinas Kesehatan, baru dibawa ke BPKAD untuk dicairkan," pungkasnya. (OL-2)