Dinilai Jenuh, Bima Arya Evaluasi 'Smart City' Kota Bogor

SMART City, konsep yang diusung Pemerintah Kota Bogor saat ini kecenderungannya mengalami kejenuhan. Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor sendiri, Bima Arya Sugiarto.

Bima Arya memberikan beberapa evaluasi di pembukaan acara peninjauan lapangan Smart City Kota Bogor dan evaluasi gerakan menuju 100 Smart City Indonesia tahap I, di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Bima mengatakan bahwa konsep Smart City itu bukan hanya di Kota Bogor, namun juga di tempat lain. Baik di daerah -daerah di Indonesia maupun juga di dunia atau tepatnya internasional.

"Ketika pertama kali tugas menjadi Wali Kota, kami langsung dihadapkan pada kompetensi dan berbagai macam forum Smart City yang ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi konferensi internasional," ujar Bima Arya.

Namun hari itu, Bima mengatakan, dirinya melihat ada kecenderungan kejenuhan akibat banyak hal, yang tentu saja harus dikembalikan lagi semuanya pada spirit awalnya Smart City.

Ia pun mengingatkan adanya tiga aspek penting Smart City sebut saja, efisien, transparansi dan partisipasi.

"Smart City harus membawa pelayanan publik lebih efisien, Smart City juga harus membawa transparansi sehingga ada kontrol dari publik dalam setiap kegiatan, penggunaan APBD dan lainnya. Ketiga aspek itu harus membuka ruang partisipasi dari pentahelix," jelasnya.

Alumni psikologi, lanjut Bima, membuat kajian kenapa Smart City stuck atau jalan di tempat, di banyak daerah. Sebab, hanya bicara fisikal, kolaborasi tidak dibangun dan ini turut menjelaskan kenapa selama tujuh tahun e-surat tidak berjalan, padahal tujuh tahun lalu Telkom sudah menawarkan bantuan.

"Ada Dewan Smart City yang harusnya bisa menguatkan Smart City. Waktu saya tinggal tiga tahun lagi di Kota Bogor, penghargaan dan peringkat harus dikejar tapi bukan segalanya," kata Bima.

"Lebih baik saya wariskan e-surat dengan sistem yang sudah kokoh, Si-Badra yang sudah sistemik, dan penguatan tiga identitas Bogor Green City, Heritage City, dan Smart City karena keberlanjutan itu penting," tegasnya.

Lebih lanjut Bima menjelaskan, evaluasi tersebut harus ditempatkan pada 3+1 yakni efisien, transparansi, partisipasi keberlanjutan. Dan terakhir tidak perlu banyak-banyak karena akan lebih baik beberapa program berjalan, daripada kuantitas banyak namun tidak berjalan.

"Itu evaluasi saya, mudah-mudahan bisa jadi bahan ke depan lebih baik lagi," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Rahmat Hidayat mengatakan, kegiatan evaluasi ini dilakukan dua hari. Di hari pertama paparan dari pembimbing dan hari kedua kunjungan secara virtual.

Evaluasi ini mencakup enam dimensi sebut saja, smart lingkungan, smart governance, smart living, smart society, smart economy dan smart branding.

"Evaluasi ini semoga memberikan hasil yang terbaik bagi Kota Bogor, karena Kota Bogor merupakan kota pertama yang mengikuti 100 Smart City di Indonesia dan bisa semakin meningkatkan kinerja Smart City di Kota Bogor," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat memberikan sambutan di Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539 lalu, mengatakan, memang banyak pembenahan pembangunan yang harus dilakukan.

Dia menyebut Kota Bogor sudah semakin berubah. Di mana saat ini Kota Bogor sudah menjadi magnet di kawasan Jabodetabek yang menyedot kaum urban dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga membawa berbagai konsekwensi terhadap berbagai aspek sebagaimana umumnya situasi perkotaan.

Hal ini tentunya juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan khususnya pada sektor jasa. Baik hal yang positif maupun dampak permasalahan – permasalahan yang ada di Kota Bogor. Seperti penanganan permasalahan transportasi.

"Penataan transportasi, masih merupakan salah satu prioritas yang harus di perhatikan, hal ini terlihat dari minimnya kesadaran tertib berlalu lintas, penyalahgunaan fasilitas jalan, kondisi fisik jalan masih banyak yang kurang memadai atau rusak. Kemudian masih minimnya fasilitas gedung parkir khususnya di jalur rawan kemacetan, serta timbulnya titik-titik kemacetan baru, sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama," kata Atang.

Hal lainnya yang perlu penanganan lebih seksama, menurut Atang adalah semakin minimnya lahan terbuka hijau di Kota Bogor. Dimana semakin berkurangnya lahan perkebunan dan persawahan yang ada di Kota Bogor.

Kondisi itu sebagai konsekuensi dari meningkatnya pembangunan yang ada di Kota Bogor. Namun ia menekankan pembangunan–pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bogor harus tetap dengan memperhatikan rencana Tltata ruang wilayah. Kemudian mengutamakan analisis dampak lingkungan serta dengan tetap memperhatikan akses ruang terbuka hijau untuk keasrian kota dan kelestarian lingkungan hidup.

"Saat ini, sudah banyak perbaikan terhadap fasilitas dan akses trotoar bagi pejalan kaki, serta pembangunan taman–taman kota. Namun perlu diperhatikan bahwa perbaikan fasilitas dan akses trotoar serta pembangunan taman–taman kota masih terpusat di sekitar kebun raya dan Istana Bogor," jelasnya.

Untuk di bidang kebersihan, menurut Atang masih sangat minimnya pemahaman budaya bersih pada masyarakat.

"Untuk itu perlu peningkatan sarana dan prasarana kebersihan serta program sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan budaya hidup bersih kepada masyarakat," jelasnya. (DD/OL-09)