Jumat 04 Juni 2021, 08:49 WIB

Serapan Anggaran Rendah, Pejabat Diminta Mundur

Denny Susanto | Nusantara
Serapan Anggaran Rendah, Pejabat Diminta Mundur

Ilustrasi
serapan anggaran

 

SEKRETARIS Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengultimatum pejabat satuan kerja (Satker) untuk tidak ragu dan takut dalam mengelola kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN. Hingga Mei 2021, serapan dana alokasi khusus (DAK) di Kalsel baru 6%.

"Hingga Mei 2021 progress belanja kegiatan pembangunan bersumber dari APBN penyerapan anggarannya masih rendah," kata Roy Rizali, Jumat (4/6).

Karena itu, pihaknya meminta laporan satker yang belum merealisasikan proyek terkait kendala dihadapi. Roy mempersilakan pejabat mundur apabila hanya menginginkan jabatan, namun takut mengusulkan proyek dengan alasan tidak mau diperiksa. Lelang terlambat, anggarannya terlambat, berpengaruh pada perkembangan ekonomi di daerah.

Terkait e-catalog, lelang dan lainnya, dikatakan Roy, selama ada di e-catalog, tinggal klik maka barang akan datang setelah negosiasi.

"Apa susahnya, yang penting tidak ada permainan. Sepanjang kerja dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan dan aturan mainnya sudah jelas," tambahnya.

Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah, dalam Rapat Perkembangan Realisasi APBN Triwulan I tahun anggaran 2021, mengatakan perkembangan DAK Fisik pada Januari-Mei di Kalsel total realisasi baru 6% yakni Rp86.584.323.432 dari pagu Rp1.446.485.313.000.

Baca juga: Kalsel Kembali Gelar Tour de Loksado

Adapun kendala yang dihadapi yakni Organisasi Perangkat Derah (OPD) terlambat dalam melaksanakan lelang pengadaan barang, masih ada tahapan lelang dalam proses sanggah, spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada dalam e-catalog dan data DAK Fisik yang direkam oleh OPD pada aplikasi OMSPAN masih direview oleh APIP.

Pihaknya merekomendasikan, agar proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dilaksanakan pada akhir tahun sebelumnya setelah pagu definitif ditetapkan. Satker diminta berkoordinasi dengan LKPP untuk pemenuhan barang yang belum ada di e-catalog, dan review oleh APIP terhadap data DAK Fisik agar menjadi prioritas.(OL-5)

Baca Juga

Medcom

Di DIY, Tinggal Kota Yogyakarta yang Penambahan Kasus Lebih Tinggi dari Jumlah Sembuh

👤Agus Utantoro 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 09:15 WIB
Tempat tidur di rumah sakit rujukan di DIY tercatat sebanyak 183 tempat tidur untuk kategori kritikal dan 1.477 tempat tidur...
MI/Denny Susanto

Sajian Kopi Lokal dan Hasil Bumi Pegunungan Meratus Warnai HUT Walhi

👤Denny Susanto 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 08:00 WIB
Penyajian panganan lokal dari hasil panen petani ini menunjukkan rakyat Kalsel mampu berdaulat...
MI/Dok BPBD Ciamis

Petugas Identifikasi 11 Siswa MTs yang Tenggelam di Sungai Cileueur

👤Kristiadi 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 06:09 WIB
Para siswa diduga terbawa arus yang cukup kuat karena semua korban yang ditemukan SAR gabungan lokasinya berada di muara aliran sungai yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya