Genjot Pembangunan Pemda Mabar DPRD Upayakan Pinjaman 1,8 Triliun

UNTUK mempercepat urusan pembangunan di berbagai sektor seperti ruas jalan di 12 kecamatan, urai kemacetan dan tata kota Labuanbajo, pemerintah daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), di NTT menyepakati pinjaman modal daerah sebesar Rp1,8 triliun.

Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah ini. Kesepakatan pinjaman daerah tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Mabar bersama pimpinan DPRD.

Penandatanganan nota kesepakatan itu digelar dalam rapat paripurna II di ruang sidang utama DPRD Mabar, Senin, 31/5/2021.

Tujuan rapat di sidang itu, dengan target pengerjaaan ruas jalan sejauh 1.000 kilometer lebih yang menghubungkan dua belas kecamatan dan desa pada kantong produksi pertanian. Serta untuk menghubungkan ibu kota kabupaten dalam memperlancar perputaran arus ekonomi dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Demikian di sampaikan Bupati Edistasius Endi SE Selasa (1/6) di Labuanbajo.

Baca Juga: Masyarakat Adat Tolak Keras Penguasaan Lahan Hutan Oleh BPOLBF

Informasi yang dihimpun, rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Darius Angkur itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mabar, Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mabar.

Bupati Mabar, Edistasius Endi, di hadapan sidang paripurna DPRD mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memajukan daerah ini. Namun demikian, persoalan yang dihadapi oleh daerah sangat berat terutama persoalan anggaran untuk menjawab berbagai berbagai masalah dan kebutuhan rakyat Manggarai Barat. Persoalan keterbatasan anggaran tentu membutuhkan solusi bersama demi menjawabi kebutuhan dan untuk membiayai pembangunan di daerah ini.

Ia mengungkapkan, daerah Mabar tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari dana perimbangan atau APBD semata, melainkan daerah mesti mencari sumber pendanaan lain dan salah satu yakni melalui pinjaman daerah.

Baca Juga: Harga Kacang Kedelai Meroket, Perajin Tahu Tempe NTT Sekarat

''Kalau kita hanya mengandalkan dana perimbangan, saya rasa kita tidak akan menjawab permasalahan yang kita hadapi. Karena itu, langkah solusif yang diambil yakni pinjaman daerah,'' tandas Bupati Endi.

Ia menjelaskan, tata cara untuk mendapatkan pinjaman daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 sebagai turunan dari peraturan pemerintah tersebut. Peraturan pemerintah tersebut memberi kemudahan bagi pemerintah kabupaten/kota dan propinsi untuk melakukan pinjaman daerah. Menurut dia, pinjaman daerah tidak melanggar peraturan dan rencana pinjaman daerah ini sudah melalui diskusi yang panjang dengan berbagai kementerian terkait.

Ketua DPD NasDem Mabar ini juga mengatakan untuk pinjaman daerah boleh dilakukan tanpa meminta persetujuan DPRD namun demikian, Bupati Endi mengatakan, pemerintahan dibawah kepemimpinan dia dan dokter Weng berkomitmen untuk mendapatkan persetujuan dari dewan sebagai representasi rakyat sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah sehingga dewan harus terlibat dalam pengambil keputusan yang bersifat strategis dan penting.

Sambung Edi, dana pinjaman sebesar Rp1,8 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai tiga komponen pembangunan strategis. Yakni infrastruktur jalan dan jembatan, rumah toko (ruko) dan pelataran parkir kendaraan. 

Sementara skema dana pinjaman berasal dari SMI sebesar Rp1 triliun dan 800 miliar dari pemerintah pusat yakni berasal dari beberapa Kementerian seperti Kementrian PUPR, Kementrian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. 

Menurut rencana, anggaran tersebut akan dialokasikan secara merata di 12 kecamatan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah optimistis dengan dana pinjaman ini maka semua wilayah kecamatan akan terkoneksi dengan baik.

Edi menyebutkan,dengan anggaran ini diharapkan menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat terutama ketersediaan infrasrtuktur publik yang memadai. Infastruktur jalan menjadi prioritas utama pembangunan karena menurut  Bupati Endi, hanya 40 % jalan di daerah ini kategori baik, sisanya 60% dalam kondisi memprihatinkan.

Mantan ketua DPRD ini juga membeberkan sejumlah rencana strategis yang akan dikerjakan dengan memanfaatkan dana pinjaman ini yakni  pengaspalan jalan-jalan dalam kota Labuan Bajo. ''Semua jalan dalam kota Labuan Bajo harus dihotmix walau hanya dua meter saja juga harus di-hotmix,'' ujarnya.

Selain jalan, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa pelataran parkir kendaraan mengingat kondisi kota yang semakin padat sementara pelataran parkir masih sangat minim. Ia menyebutkan pelataran parkir akan dibangun di Kampung Ujung dan Jalan Soekarno-Hatta serta di Pasar Baru.

Sementara itu, di sekitar SDN II akan dibangun tempat pelataran untuk anak-anak dan di Kompleks Kantor Kecamatan akan dibangun fasilitas perbelanjaan yakni Mol atau ruko yang dilengkapi pelataran parkir. Pembangunan ruko akan didesain sedemikian rupa sehingga mengedepankan nilai estetika dan sebagai area bisnis. Selain pembangunan infrastruktur jalan, pada prinsipnya dana tersebut perlu juga untuk kepentingan investasi. (JL/OL-10)