Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih menjadi prioritas pemerintah.
Angka kemiskinan kedua provinsi yang di atas rata-rata nasional, merupakan tugas pemerintah untuk segera diatasi. "Memang masalah penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani," ujar Muhadjir secara virtual, Senin (3/5).
Lebih lanjut, dia menjelaskan angka kemiskinan di Papua Barat mencapai 21,70% dan angka kemiskinan Papua sebesar 26,80%. Angka itu lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional, yakni 10,19% pada September 2020.
Baca juga: Wapres: Masih Banyak Masyarakat yang Rawan Pangan
Kemudian, usia harapan hidup di kedua provinsi juga masih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, Muhadjir menyebut mulai ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Karena di Papua Barat, usia harapan hidup mencapai 66,2 tahun dan di Papua lebih rendah lagi 65,79 tahun. Sedangkan rata-rata nasional sudah masuk di angka 71,56 tahun," imbuhnya.
Baca juga: Masyarakat Adat Adukan Kasus Bupati Mimika ke KPK
Indikator tingkat kemiskinan lain juga masih jauh dari rata-rata nasional. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, rata-rata lama sekolah di Papua Barat juga masih lebih tinggi dari Papua. Namun, angka itu jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional.
"Rata-rata lama sekolah di Papua Barat sebesar 7,60%. Sedangkan Papua sebesar 6,69%. Angka rata-rata nasional masih jauh di atasnya, yaitu 8,48%," papar Muhadjir.
Begitu pula terkait akses terhadap sumber air di Papua dan Papua Barat yang juga masih rendah, yakni masing-masing 62,7% dan 79,69%. Sementara, rata-rata nasional sudah mencapai 90,21%. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, fokus pemerintah sangat intens, dengan pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas.(OL-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved