Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih menjadi prioritas pemerintah.
Angka kemiskinan kedua provinsi yang di atas rata-rata nasional, merupakan tugas pemerintah untuk segera diatasi. "Memang masalah penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani," ujar Muhadjir secara virtual, Senin (3/5).
Lebih lanjut, dia menjelaskan angka kemiskinan di Papua Barat mencapai 21,70% dan angka kemiskinan Papua sebesar 26,80%. Angka itu lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional, yakni 10,19% pada September 2020.
Baca juga: Wapres: Masih Banyak Masyarakat yang Rawan Pangan
Kemudian, usia harapan hidup di kedua provinsi juga masih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, Muhadjir menyebut mulai ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Karena di Papua Barat, usia harapan hidup mencapai 66,2 tahun dan di Papua lebih rendah lagi 65,79 tahun. Sedangkan rata-rata nasional sudah masuk di angka 71,56 tahun," imbuhnya.
Baca juga: Masyarakat Adat Adukan Kasus Bupati Mimika ke KPK
Indikator tingkat kemiskinan lain juga masih jauh dari rata-rata nasional. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, rata-rata lama sekolah di Papua Barat juga masih lebih tinggi dari Papua. Namun, angka itu jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional.
"Rata-rata lama sekolah di Papua Barat sebesar 7,60%. Sedangkan Papua sebesar 6,69%. Angka rata-rata nasional masih jauh di atasnya, yaitu 8,48%," papar Muhadjir.
Begitu pula terkait akses terhadap sumber air di Papua dan Papua Barat yang juga masih rendah, yakni masing-masing 62,7% dan 79,69%. Sementara, rata-rata nasional sudah mencapai 90,21%. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, fokus pemerintah sangat intens, dengan pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas.(OL-11)
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved