Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih menjadi prioritas pemerintah.
Angka kemiskinan kedua provinsi yang di atas rata-rata nasional, merupakan tugas pemerintah untuk segera diatasi. "Memang masalah penanggulangan kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani," ujar Muhadjir secara virtual, Senin (3/5).
Lebih lanjut, dia menjelaskan angka kemiskinan di Papua Barat mencapai 21,70% dan angka kemiskinan Papua sebesar 26,80%. Angka itu lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional, yakni 10,19% pada September 2020.
Baca juga: Wapres: Masih Banyak Masyarakat yang Rawan Pangan
Kemudian, usia harapan hidup di kedua provinsi juga masih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, Muhadjir menyebut mulai ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Karena di Papua Barat, usia harapan hidup mencapai 66,2 tahun dan di Papua lebih rendah lagi 65,79 tahun. Sedangkan rata-rata nasional sudah masuk di angka 71,56 tahun," imbuhnya.
Baca juga: Masyarakat Adat Adukan Kasus Bupati Mimika ke KPK
Indikator tingkat kemiskinan lain juga masih jauh dari rata-rata nasional. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, rata-rata lama sekolah di Papua Barat juga masih lebih tinggi dari Papua. Namun, angka itu jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional.
"Rata-rata lama sekolah di Papua Barat sebesar 7,60%. Sedangkan Papua sebesar 6,69%. Angka rata-rata nasional masih jauh di atasnya, yaitu 8,48%," papar Muhadjir.
Begitu pula terkait akses terhadap sumber air di Papua dan Papua Barat yang juga masih rendah, yakni masing-masing 62,7% dan 79,69%. Sementara, rata-rata nasional sudah mencapai 90,21%. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, fokus pemerintah sangat intens, dengan pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas.(OL-11)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved