PARA petani di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea yang masuk ke Kalsel hanya separuh dari kebutuhan para petani. Kondisi kelangkaan pupuk ini semakin menambah penderitaan petani setelah sebelumnya merugi akibat bencana banjir besar pada awal tahun yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel. Bencana banjir menyebabkan lebih dari 121 ribu hektar lahan pertanian terdampak banjir dengan nilai kerugian hingga Rp216 miliar.
"Kami cukup prihatin dengan apa yang dialami petani di Kalsel. Setelah bencana banjir besar kini mereka menghadapi masalah kelangkaan pupuk," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, Minggu (2/5).
Data Dinas Pertanian Kalsel kebutuhan pupuk NPK di Kalsel sebesar 6000 ton dan urea 3000 ton. Namun jumlah pupuk yang masuk baru separuhnya. Di lapangan diketahui harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan dan barangnya susah ditemukan.
Menurut Syamsir ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk antara lain kouta pengadaan pupuk dari APBN dikurangi dari Rp13 triliun menjadi Rp7 triliun dikasih ke Kementerian Pertanian. Dengan anggaran hanya setengahnya ini maka tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani.
"Ini kebijakan pusat. Namun kita meminta refocusing anggaran di sektor pertanian jangan disamakan dengan sektor lain demikian juga di daerah," tutur Syamsir.
baca juga: Pupuk Bersubsidi
Pada bagian lain hasil pertemuan Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI terungkap, ada beberapa kabupaten yang tidak membuat SK kebutuhan pupuk, sehingga berpengaruh pada penentuan kuota pupuk nasional. Kondisi kelangkaan pupuk ini juga rentan disebabkan adanya praktek penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi akibat disparitas harga. Harga pupuk bersubsidi satu sak isi 50 kg Rp80 ribu. Karena itu pihaknya berharap, praktek penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ke industri perkebunan sawit dapat ditangani tim pupuk dan pestisida. (OL-3)
