Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA petani di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea yang masuk ke Kalsel hanya separuh dari kebutuhan para petani. Kondisi kelangkaan pupuk ini semakin menambah penderitaan petani setelah sebelumnya merugi akibat bencana banjir besar pada awal tahun yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel. Bencana banjir menyebabkan lebih dari 121 ribu hektar lahan pertanian terdampak banjir dengan nilai kerugian hingga Rp216 miliar.
"Kami cukup prihatin dengan apa yang dialami petani di Kalsel. Setelah bencana banjir besar kini mereka menghadapi masalah kelangkaan pupuk," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, Minggu (2/5).
Data Dinas Pertanian Kalsel kebutuhan pupuk NPK di Kalsel sebesar 6000 ton dan urea 3000 ton. Namun jumlah pupuk yang masuk baru separuhnya. Di lapangan diketahui harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan dan barangnya susah ditemukan.
Menurut Syamsir ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk antara lain kouta pengadaan pupuk dari APBN dikurangi dari Rp13 triliun menjadi Rp7 triliun dikasih ke Kementerian Pertanian. Dengan anggaran hanya setengahnya ini maka tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani.
"Ini kebijakan pusat. Namun kita meminta refocusing anggaran di sektor pertanian jangan disamakan dengan sektor lain demikian juga di daerah," tutur Syamsir.
baca juga: Pupuk Bersubsidi
Pada bagian lain hasil pertemuan Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI terungkap, ada beberapa kabupaten yang tidak membuat SK kebutuhan pupuk, sehingga berpengaruh pada penentuan kuota pupuk nasional. Kondisi kelangkaan pupuk ini juga rentan disebabkan adanya praktek penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi akibat disparitas harga. Harga pupuk bersubsidi satu sak isi 50 kg Rp80 ribu. Karena itu pihaknya berharap, praktek penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ke industri perkebunan sawit dapat ditangani tim pupuk dan pestisida. (OL-3)
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
HARAPAN petani di Provinsi Aceh untuk meraup untung besar pada musim panen rendengan (panen utama) tahun 2026 harus terkubur dalam.
Pupuk Indonesia menyambut Perpres 113/2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi yang dinilai mendorong efisiensi industri.
Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan
Penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 665 ton sudah beroperasi sejak tahun 2020 hingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 miliar.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved