KABUPATEN Buleleng, Bali kembali menerima pasokan vaksin covid-19. Kali ini, vaksin AstraZeneca diterima sebanyak 50.000 dosis untuk suntikan pertama. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melalui Sekda Buleleng Gede Suyasa meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng untuk menjadi tim monitoring terhadap pelaksanaan vaksinasi ini.
Artinya, tim monitoring bukan saja menjadi tanggungjawab Satgas Covid19 dan Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan seluruh OPD yang ada. Setiap OPD akan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap sebuah wilayah atau lembaga untuk divaksin.
Menurut Sekda yang juga Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng ini, Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Bali yang menerima stok vaksin yang banyak dari pusat dan provinsi.
"Selain karena jumlah penduduk yang banyak di Bali, kami tidak ingin agar kepercayaan vaksin dari pusat dan provinsi terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Kami melibatkan seluruh OPD untuk menjadi pengawas atau monitoring sehingga cepat dan tepat," ujarnya Senin (3/5/2021).
Gede Suyasa menjelaskan, jatah vaksin yang diterima 50.000 dosis jenis Astrazeneca. Jumlah tersebut harus dihabiskan untuk suntikan pertama, dengan sasaran prioritas yang ditentukan. Prioritas ini akan diputuskan dalam rapat yang akan diselenggarakan hari ini juga dengan melibatkan seluruh OPD terkait, yang akan dimasukkan sebagai prioritas. Apakah prioritasnya adalah kawasan padat atau di kota, desa/kelurahan yang sedang menghadapi kasus aktif atau terakumulasi tinggi.
"Berdasarkan arahan juga menyasar lansia. Beberapa skema disiapkan. Tentu keputusannya dengan Ketua Satgas yaitu Bapak Bupati. Skema mana yang digunakan dan berapa persen lansia yang akan disasar dari 63.000 yang sudah ditargetkan sebelumnya," jelasnya.
Untuk pelaksanaan vaksinasi kali ini, akan ditugaskan seluruh pimpinan OPD untuk memonitoring. Dengan skema satu desa/kelurahan, satu OPD. Siapa yang bertanggung jawab agar pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar. Pelibatan OPD ini disebabkan vaksinasi diberikan waktu dari 5 sampai 19 Mei 2021. Dengan waktu tersebut, sebanyak 50.000 dosis harus habis. Tentu desa dinas dan desa adat juga harus terlibat.
"Siang ini akan kita koordinasikan lagi setelah rapat dengan Ketua Satgas dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)," ujar Suyasa.
Lebih lanjut, Suyasa mengatakan pelibatan OPD ini sesuai dengan skema yang dibuat oleh Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Pihak Satgas Provinsi Bali mengharapkan setiap OPD ikut terlibat untuk memonitor jalannya vaksinasi. Jika ada yang kurang lancar bisa langsung dilaporkan ke Satgas Kabupaten. Tidak sampai masuk ke ranah medis atau memvaksin.
"Hanya memonitor. Jika ada yang tersumbat pimpinan OPD yang mendekati. Secara umum, pelaksanaan vaksinasi di Buleleng tidak ada masalah selama ini. Tapi, alangkah baiknya OPD juga ikut berpartisipasi," lanjutnya.
baca juga: Vaksin Covid-19
Disinggung mengenai tenaga vaksinator, dirinya menambahkan kemungkinan ada pelibatan dari pihak Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Selama ini diketahui Undiksha juga memiliki SDM dalam bidang kesehatan ataupun dokter. Namun, selama pelaksanaan vaksinasi, jumlah vaksinator di Buleleng mencukupi. Hanya saja yang perlu diatur adalah membagi vaksinator pada desa-desa. Pelaksanaan vaksinasi pun tidak harus di desa tersebut. Jika vaksinatornya bisa datang ke desa masing-masing dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, itu lebih baik dan mudah.
"Tetapi kalau bisa masyarakatnya yang disasar dengan kuota jumlah per desa, itu bisa juga didatangkan ke Puskesmas atau di tempat tertentu. Besok akan kita koordinasikan lagi," pungkasnya. (OL-3)
