Senin 26 April 2021, 17:30 WIB

Pengusaha di Kota Cirebon Diminta Taati THR sesuai Aturan

Nurul Hidayah | Nusantara
Pengusaha di Kota Cirebon Diminta Taati THR sesuai Aturan

Antara
Ilustrasi

 

PEKAN ini, surat edaran (SE) Walikota untuk pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan diedarkan. Pengusaha diminta untuk mematuhinya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Abdullah Syukur, menjelaskan pekan ini SE Walikota terkait pemberian THR keagmaan akan disebarkan ke seluruh perusahaan di Kota Cirebon.

"Kami berharap setiap perusahaan mematuhi ketentuan yang disebutkan dalam surat tersebut," ungkap Syukur, Senin (26/4). Diantaranya THR harus dibayarkan paling lambat H-7 sebelum lebaran.

Namun Syukur mengakui sejumlah perusahaan mengalami dampak akibat pandemi covid-19. Untuk itu, salah satu poin dalam surat edaran tersebut menyatakan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan dalam Permenaker No 6 tahun 2016 tetap diwajibkan untuk melakukan dialog dengan pekerja.

"Dialog dilakukan secara kekeluargaan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," ungkap Syukur. Nantinya kesepakatan yang dihasilkan dibuat secara tertulis.

Namun, Syukur mengingatkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar THR tepat waktu harus didasarkan pada laporan keuangan yang transparan. "Hasil kesepakatan itu juga harus dilaporkan ke kami paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," ungkap Syukur.

Sementara itu Kasi Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kota Cirebon, Jaja Sujana, menjelaskan poin lain dalam surat edaran Walikota terkait THR sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Diantaranya perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih," ungkap Jaja. THR juga harus diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) atau perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja tidak tetap).

Sedangkan besaran THR yang diberikan yaitu satu bulan upah bagi pekerja yang telah memiliki maa kerja satu tahun atau lebih. Sedangkan untuk pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus dan kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah.

"Kami juga mendirikan posko pengaduhan THR pada 5 Mei mendatang," ungkap Jaja. (OL-13)

Baca Juga: Bulog Tawarkan Daging Kerbau via Onlen tanpa Ongkir

 

Baca Juga

dok:cilegon.go.id

Warga Cilegon yang Isoman dan Nakes Dapat Produk Herbal

👤Wibowo Sangkala 🕔Rabu 28 Juli 2021, 03:35 WIB
MASYARAKAT di Kota Cilegon, Banten yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) akan mendapatkan paket produk herbal dari Pemerintah Kota...
MI/Supardji Rasban

Pekerja Seni di Brebes Terdampak PPKM Dapat Bantuan Sembako

👤Supardji Rasban 🕔Rabu 28 Juli 2021, 03:30 WIB
POLRES Brebes, Jawa Tengah, memberikan bantuan sembako kepada para pekerja seni yang terdampak PPKM...
dok: Pos Pengamatan Gunung Api

Erupsi Ile Lewotolok Disertai Lontaran Lava Pijar Bakar Hutan Sekitarnya

👤Alexander P. Taum 🕔Rabu 28 Juli 2021, 01:15 WIB
ERUPSI Gunung Ile Lewotolok yang disertai lontaran material pijar yang terjadi, Rabu (28/7), pukul 00.24 WITA, membakar vegetasi hutan di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya