Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH meninjau dan mendengar aspirasi masyarakat di tiga desa yakni Desa Sambiki, Anggai dan Air Mangga, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 10 April 2021 lalu.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara,
hari ini Rabu (13/4) akan melayangkan rekomendasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Amazing Tabara ke Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) atas pencaplokan pemukiman dan lahan pertanian warga.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Umar kepada wartawan, bahwa penolakan warga tiga desa di Kecamatan Obi atas hadirnya Tambang Emas PT Amazing Tabara membuat komisinya beberapa kali melakukan pemanggilan pihak terkait untuk dimintai keterangan.
"Dari informasi masyarakat dan data yang di kantongi komisi III menemukan wilayah operasi PT Amazing Tabara sudah mencaplok sebagian besar permukiman dan lahan pertanian warga di Desa Sambiki, Anggai dan Air Mangga," kata Zulkifli Selasa (13/4).
baca juga: Protes Warga Tiga Desa di Obi Tolak Ijin Tambang Amasing Tabara
Atas dasar itulah DPRD akan mengeluarkan rekomendasi ke kementerian ESDM terkait pencabutan izin perusahan emas yang beroperasi di wilayah tiga desa setempat.
"Kita berharap dari aspirasi dan hak-hak masyarakat itu bisa menjadi hal prioritas dari berbagai kepentingan investasi di pulau," Katanya
Zulkifli mengaku akan merekomendasikan dua opsi untuk perusahan itu ke
kementerian ESDM di antaranya penciutan atau pengecilan wilayah operasi atau pencabutan Izin Usaha Pertambangan.
"Tapi setelah melihat data dokumen, unsurnya mengarah ke pencabutan izin," tegasnya. (OL-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat dua perusahaan berskala besar atau lighthouse company yang bersiap melakukan penawaran umum perdana saham.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memperingatkan Indonesia masih terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah, dengan ketergantungan pada tambang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved