Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PETUGAS Satpol PP melakukan penjagaan ketat di rumah pribadi Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di Jalan Murhadi, Kecamatan Lembang, pascapengumuman penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa orang Satpol PP terlihat duduk di dalam gerbang rumah Aa Umbara yang tertutup rapat.
Mereka sesekali mengawasi gerak-gerik sejumlah wartawan yang sedang memantau kediaman orang nomor satu di Bandung Barat itu. Bahkan, salah seorang Satpol PP sempat mondar-mandir di sekitar jalan sambil membantu mengatur lalu lintas karena ada truk yang sedang mengangkut sampah di dekat rumah bupati.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penahanan Aa Umbara Sutisna serta anaknya, Andri Wibawa, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Keadaan rumah bupati pun tampak sepi, sejak ramai diberitakan media karena diduga terlibat kasus korupsi.
Istri serta anak-anaknya jarang terlihat beraktivitas. Di dalam garasi terlihat mobil berwarna putih serta sejumlah sepeda motor yang terparkir.
Seorang warga mengaku jarang melihat Aa Umbara maupun keluarga semenjak kasus korupsi bansos diselidiki KPK. "Jarang lihat bupati. Keluarganya juga enggak. Sekarang rumahnya jadi sepi, enggak seperti biasa," ucap seorang tetangga Aa Umbara yang tidak mau disebutkan namanya, Jumat (9/4) malam.
Dirinya sudah mengetahui kabar penahanan KPK kepada Aa Umbara dan Andri melalui live streaming di media sosial. "Iya barusan tadi nonton, prihatin sih. Ya mau bagaimana lagi?" ujarnya.
Warga tidak mau berkomentar lebih soal kasus korupsi yang menjerat Aa, termasuk soal harta kekayaan bupati yang mencapai Rp21 miliar. "Kalau soal yang itu saya enggak tahu ya," tambahnya. (OL-14)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved