Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus kepada TL, 21, seorang pekerja seks komersial (PSK) yang tengah hamil 8 bulan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Berita tentang TL sempat viral karena terjaring razia anggota Satpol PP untuk proses biaya persalinan.
Dedi berkomunikasi secara langsung lewat telepon dengan wanita muda yang memiliki 2 anak masih kecil memberikan nasihat supaya berhenti dari pekerjaan malam di Kota Santri. Mendengar curhatan TL, ternyata selama ini dirinya terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya dan bayi yang selama ini dikandungnya.
"Saya langsung memberikan bantuan untuk proses persalinan dan berjanji akan memberi bantuan bulanan bagi wanita, termasuk untuk keluarga yang selama ini ditinggalkan oleh suaminya dua pekan lalu. Bantuan diberikan setelah wanita itu berjanji akan berhenti dari pekerjaan malam dan berupaya akan mencari penghasilan yang halal untuk kedua anak dan bayi dikandungnya," katanya, Sabtu (6/3) dini hari.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan wanita itu berjanji akan berhenti dan mencari penghasilan lain yaitu berdagang dengan membuka warung untuk menafkahi keluarga dan kedua anaknya. Ini diharapkan menjadi titik awal yang baik bagi TL dan anak-anaknya ke depan.
TL mengaku kaget sekaligus bahagia karena ada salah seorang pejabat tinggi negara yang menghubunginya secara langsung lewat telepon hingga memberikan bantuan secara langsung lewat donatur yang berada di Kota Santri. Bantuan tersebut akan digunakan untuk biaya persalinan yang diperkirakan sebulan lagi memasuki waktu kelahiran.
"Saya berjanji akan langsung berhenti dalam pekerjaan malam dan memilih mencari pekerjaan atau usaha halal. Saya juga kaget telah kedatangan donatur yang tidak dikenal. Saya kira pelanggan tapi dari mereka langsung menyampaikan pesan dan mengaku dari Dedi Mulyadi hingga saya ditelepon. Awalnya saya tak percaya bahwa yang menelepon itu adalah Kang Dedi, setelah berbicara lama ternyata saya yakin dan terharu karena masih ada yang peduli sekali dengan kondisi seperti ini," katanya.
Selama percakapan via telepon, ia berjanji berhenti menjadi PSK seusai mendapatkan beberapa nasihat. Ia menyadari bahwa pekerjaan yang dijalaninya itu merupakan kesalahan besar bagi dirinya dan keluarganya.
"Setelah saya ngobrol ditelepon lama memang hati mendadak tersentuh dan juga langsung menangis tidak tahu kenapa. Akan tetapi, saya berjanji akan langsung berhenti dan sekarang mau pulang saja ke rumah tidak mau melayani para pelanggan dan tidak akan keluar malam tapi akan tetap melindungi kehamilan," tuturnya. (OL-14)
Warga Kampung Pajagan, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat lorong merah putih sepanjang 100 meter.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
langkah yang dilakukan sekarang masih belum memperbaikinya lantaran dari ribuan ruang kelas rusak masih menunggu kebijakan.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved