Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendapat mandat langsung dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur, mengisi kekosongan kursi gubernur di Sulsel yang ditinggal Nurdin Abdullah karena bermasalah dengan hukum, dan menegaskan segera mengevaluasi semua proyek dan seluruh jajaran yang ada.
"Hal yang selama ini kurang dalam pemerintahan akan diperbaiki, sedangkan hal yang sudah baik akan dilanjutkan. Pemprov Sulsel memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Andi Sudirman., Senin (1/3).
Dalam keterangan persnya, dia mengatakan, setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dirinya akan tetap melanjutkan program-program prioritas yang belum terlaksana. Apalagi masih banyak persoalan di Sulsel yang belum selesai utamanya di masa pandemi covid-19.
"Banyak program-program yang harus dikerjakan, sudah ada juga instruksi dari pusat untuk recofusing anggara. Pemulihan ekonomi jadi pekerjaan rumah, penanganan covid-19, dan pelayanan kepada masyrakat paling utama tidak boleh terhenti sedikit pun," tukas Andi Sudirman.
Sebagai kegiatan perdana menjabat Plt Gubernur Sulsel, Senin (1/3), Andi Sudirman akan menggelarcoffee morning untuk semua jajaran di Pemprov Sulsel. Menurutnya, pemerintahan harus terus berjalan, sesuai dengan slogan yang dia usung bersama Nurdin Abdullah yaitu, 'Sulsel Bersih, Sulsel Melayani'.
"Saya akan memberikan arahan untuk tetap bekerja, pelayanan masyarakat harus tetap jalan, dan bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk program dan semua jajaran dievakuasi semua. Saya akan bahas ini dengan staf-staf ahli yang ada," menurut Andi Sudirman.
"Kita tidak bisa juga asal mengganti dan mencopot orang. Kita akan kutu-kutui (periksa dengan seksama) satu-satu. Jika masih bisa bekerja sama kita akan pakai. Mencopot dan mengganti itu bukan solusi. Termasuk semu program yang ada, kita akan rangking dan lihat yang mana prioritas dan kondisi anggarannya, jika memungkinkan kita lanjutkan," sambung Andi Sudirman.
baca juga: Kasus Nurdin Abdullah Diduga Terkait Balas Budi Politik
Dia menyayangkan kasus yang menimpa Nurdin Abdullah, karena baginya, bersama mantan Bupati Bantaeng itu, sejak awal selalu berniat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan selalu bekerja sama dengan KPK lewat Korsupgha-nya. Dengan tujuan meminimalisir kekeliruan yang bisa terjadi dalam pemerintahan.
"Tapi mesin saja bisa error, terlebih manusia. Semua orang bisa melakukan human error dan kita tidak tahu. Termasuk saya, kita tidak bisa menjamin semua orang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
Berada dekat dengan Jakarta, Bekasi dinilai memiliki prospek jangka panjang sebagai pusat pertumbuhan hunian dan komersial.
Kemudahan akses menuju kawasan Cibubur melalui tiga pintu tol sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan sektor perumahan Di wilayah timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
Minat terhadap rumah tapak kembali meningkat di kalangan pembeli muda, terutama sejak pandemi covid-19 memicu perubahan pola hunian.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperbaiki Parung Panjang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved