Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendapat mandat langsung dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur, mengisi kekosongan kursi gubernur di Sulsel yang ditinggal Nurdin Abdullah karena bermasalah dengan hukum, dan menegaskan segera mengevaluasi semua proyek dan seluruh jajaran yang ada.
"Hal yang selama ini kurang dalam pemerintahan akan diperbaiki, sedangkan hal yang sudah baik akan dilanjutkan. Pemprov Sulsel memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Andi Sudirman., Senin (1/3).
Dalam keterangan persnya, dia mengatakan, setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dirinya akan tetap melanjutkan program-program prioritas yang belum terlaksana. Apalagi masih banyak persoalan di Sulsel yang belum selesai utamanya di masa pandemi covid-19.
"Banyak program-program yang harus dikerjakan, sudah ada juga instruksi dari pusat untuk recofusing anggara. Pemulihan ekonomi jadi pekerjaan rumah, penanganan covid-19, dan pelayanan kepada masyrakat paling utama tidak boleh terhenti sedikit pun," tukas Andi Sudirman.
Sebagai kegiatan perdana menjabat Plt Gubernur Sulsel, Senin (1/3), Andi Sudirman akan menggelarcoffee morning untuk semua jajaran di Pemprov Sulsel. Menurutnya, pemerintahan harus terus berjalan, sesuai dengan slogan yang dia usung bersama Nurdin Abdullah yaitu, 'Sulsel Bersih, Sulsel Melayani'.
"Saya akan memberikan arahan untuk tetap bekerja, pelayanan masyarakat harus tetap jalan, dan bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk program dan semua jajaran dievakuasi semua. Saya akan bahas ini dengan staf-staf ahli yang ada," menurut Andi Sudirman.
"Kita tidak bisa juga asal mengganti dan mencopot orang. Kita akan kutu-kutui (periksa dengan seksama) satu-satu. Jika masih bisa bekerja sama kita akan pakai. Mencopot dan mengganti itu bukan solusi. Termasuk semu program yang ada, kita akan rangking dan lihat yang mana prioritas dan kondisi anggarannya, jika memungkinkan kita lanjutkan," sambung Andi Sudirman.
baca juga: Kasus Nurdin Abdullah Diduga Terkait Balas Budi Politik
Dia menyayangkan kasus yang menimpa Nurdin Abdullah, karena baginya, bersama mantan Bupati Bantaeng itu, sejak awal selalu berniat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan selalu bekerja sama dengan KPK lewat Korsupgha-nya. Dengan tujuan meminimalisir kekeliruan yang bisa terjadi dalam pemerintahan.
"Tapi mesin saja bisa error, terlebih manusia. Semua orang bisa melakukan human error dan kita tidak tahu. Termasuk saya, kita tidak bisa menjamin semua orang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
PENETAPAN tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo seusai operasi tangkap tangan (OTT) diapresiasi warga Pati.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved