Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendapat mandat langsung dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur, mengisi kekosongan kursi gubernur di Sulsel yang ditinggal Nurdin Abdullah karena bermasalah dengan hukum, dan menegaskan segera mengevaluasi semua proyek dan seluruh jajaran yang ada.
"Hal yang selama ini kurang dalam pemerintahan akan diperbaiki, sedangkan hal yang sudah baik akan dilanjutkan. Pemprov Sulsel memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Andi Sudirman., Senin (1/3).
Dalam keterangan persnya, dia mengatakan, setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dirinya akan tetap melanjutkan program-program prioritas yang belum terlaksana. Apalagi masih banyak persoalan di Sulsel yang belum selesai utamanya di masa pandemi covid-19.
"Banyak program-program yang harus dikerjakan, sudah ada juga instruksi dari pusat untuk recofusing anggara. Pemulihan ekonomi jadi pekerjaan rumah, penanganan covid-19, dan pelayanan kepada masyrakat paling utama tidak boleh terhenti sedikit pun," tukas Andi Sudirman.
Sebagai kegiatan perdana menjabat Plt Gubernur Sulsel, Senin (1/3), Andi Sudirman akan menggelarcoffee morning untuk semua jajaran di Pemprov Sulsel. Menurutnya, pemerintahan harus terus berjalan, sesuai dengan slogan yang dia usung bersama Nurdin Abdullah yaitu, 'Sulsel Bersih, Sulsel Melayani'.
"Saya akan memberikan arahan untuk tetap bekerja, pelayanan masyarakat harus tetap jalan, dan bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk program dan semua jajaran dievakuasi semua. Saya akan bahas ini dengan staf-staf ahli yang ada," menurut Andi Sudirman.
"Kita tidak bisa juga asal mengganti dan mencopot orang. Kita akan kutu-kutui (periksa dengan seksama) satu-satu. Jika masih bisa bekerja sama kita akan pakai. Mencopot dan mengganti itu bukan solusi. Termasuk semu program yang ada, kita akan rangking dan lihat yang mana prioritas dan kondisi anggarannya, jika memungkinkan kita lanjutkan," sambung Andi Sudirman.
baca juga: Kasus Nurdin Abdullah Diduga Terkait Balas Budi Politik
Dia menyayangkan kasus yang menimpa Nurdin Abdullah, karena baginya, bersama mantan Bupati Bantaeng itu, sejak awal selalu berniat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan selalu bekerja sama dengan KPK lewat Korsupgha-nya. Dengan tujuan meminimalisir kekeliruan yang bisa terjadi dalam pemerintahan.
"Tapi mesin saja bisa error, terlebih manusia. Semua orang bisa melakukan human error dan kita tidak tahu. Termasuk saya, kita tidak bisa menjamin semua orang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Makhruzi mengatakan pihaknya berencana memperkuat fungsi sosial PLBN tidak hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga pusat layanan masyarakat.
Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, setelah terjatuh akibat jalan berlubang, Senin pagi.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved