Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendapat mandat langsung dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur, mengisi kekosongan kursi gubernur di Sulsel yang ditinggal Nurdin Abdullah karena bermasalah dengan hukum, dan menegaskan segera mengevaluasi semua proyek dan seluruh jajaran yang ada.
"Hal yang selama ini kurang dalam pemerintahan akan diperbaiki, sedangkan hal yang sudah baik akan dilanjutkan. Pemprov Sulsel memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Andi Sudirman., Senin (1/3).
Dalam keterangan persnya, dia mengatakan, setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dirinya akan tetap melanjutkan program-program prioritas yang belum terlaksana. Apalagi masih banyak persoalan di Sulsel yang belum selesai utamanya di masa pandemi covid-19.
"Banyak program-program yang harus dikerjakan, sudah ada juga instruksi dari pusat untuk recofusing anggara. Pemulihan ekonomi jadi pekerjaan rumah, penanganan covid-19, dan pelayanan kepada masyrakat paling utama tidak boleh terhenti sedikit pun," tukas Andi Sudirman.
Sebagai kegiatan perdana menjabat Plt Gubernur Sulsel, Senin (1/3), Andi Sudirman akan menggelarcoffee morning untuk semua jajaran di Pemprov Sulsel. Menurutnya, pemerintahan harus terus berjalan, sesuai dengan slogan yang dia usung bersama Nurdin Abdullah yaitu, 'Sulsel Bersih, Sulsel Melayani'.
"Saya akan memberikan arahan untuk tetap bekerja, pelayanan masyarakat harus tetap jalan, dan bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk program dan semua jajaran dievakuasi semua. Saya akan bahas ini dengan staf-staf ahli yang ada," menurut Andi Sudirman.
"Kita tidak bisa juga asal mengganti dan mencopot orang. Kita akan kutu-kutui (periksa dengan seksama) satu-satu. Jika masih bisa bekerja sama kita akan pakai. Mencopot dan mengganti itu bukan solusi. Termasuk semu program yang ada, kita akan rangking dan lihat yang mana prioritas dan kondisi anggarannya, jika memungkinkan kita lanjutkan," sambung Andi Sudirman.
baca juga: Kasus Nurdin Abdullah Diduga Terkait Balas Budi Politik
Dia menyayangkan kasus yang menimpa Nurdin Abdullah, karena baginya, bersama mantan Bupati Bantaeng itu, sejak awal selalu berniat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan selalu bekerja sama dengan KPK lewat Korsupgha-nya. Dengan tujuan meminimalisir kekeliruan yang bisa terjadi dalam pemerintahan.
"Tapi mesin saja bisa error, terlebih manusia. Semua orang bisa melakukan human error dan kita tidak tahu. Termasuk saya, kita tidak bisa menjamin semua orang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Namun, saat ditanya wartawan, Sadmoko hanya tersenyum sambil berjalan menuju masjid dengan didampingi personel Polresta Banyumas.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Cilacap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved