KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), melakukan penyelidkan atas dugaan adanya pemotongan bantuan sosial (Bansos) pada 14 yayasan atas lembaga pendidikan keagamaan.
"Dari hasil perhitungan sementara dana yang dipotong mencapai Rp2 miliar. Tapi masih ada 200 yayasan yang dapat bantuan sosial sampai sekarang belum melaporkan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya M Syarif, Kamis (25/2).
Syarif mengatakan, di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 217 lembaga atau yayasan yang menerima menerima bantuan sosial dari Provinsi Jabar tahun anggaran 2020. Menurutnya, dalam masih ada yayasan atau lembaga penerima bantuan yang mau bicara sepenuhnya.
Sementara, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik mengatakan lembaga pendidikan keagamaan telah menjadi korban pemotongan dana bantuan sosial Provinsi Jabar tahun anggaran 2020. Pemotongan dilakukan oknum yang mengaku sebagai fasilitator terjadi di Kecamatan Cigalontang, Sukaraja, Sukarame, Sodonghilir dan Cibalong.
"Pemotongan dana Bansos dilakukan setelah yayasan pendidikan keagamaan menerima pencairan dan oknum petugas yang mengaku sebagai fasilitator itu meminta jatah sebesar hingga 60 persen dari jumlah bantuan. Mereka juga meminta jatah tambahan ke setiap lembaga penerima bantuan sebesar Rp5 juta dengan alasan untuk penggantian biaya transportasi hingga Laporan pertanggung jawaban," jelasnya.
